Pemerintah Pastikan Kesiapan Seluruh Infrastruktur Mudik Lebaran 2025
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan kesiapan seluruh infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan mudik Lebaran 2025. AHY menegaskan bahwa seluruh aspek kesiapan, mulai dari jalan tol, jalan nasional, rest area, hingga transportasi umum telah dipersiapkan dengan maksimal untuk memberikan
Pemerintah Terus Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025
Oleh : Dirandra Falguni )* Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pemerintah melalui berbagai kementerian dan instansi terkait terus menggenjot perbaikan serta peningkatan infrastruktur jalan guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari perbaikan jalan nasional, optimalisasi jalan tol, hingga koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai
UU TNI Terbaru Tegaskan Supremasi Sipil Tetap Dijunjung Tinggi
Jakarta – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna. Pengesahan ini menandai perubahan penting dalam sistem pertahanan negara yang menegaskan profesionalisme TNI sekaligus menjaga supremasi sipil. Serikat Pelajar Muslim Indonesia (Sepmi) menyambut baik pengesahan RUU TNI ini. Mereka menilai perubahan regulasi tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat
Revisi UU TNI Tegaskan Netralitas dan Profesionalitas Militer
Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip netralitas dan profesionalitas militer di Indonesia. Dalam pembaruan tersebut, sejumlah aturan ditegaskan kembali untuk memastikan TNI tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa prajurit aktif tetap dilarang terlibat dalam bisnis dan politik
UU TNI Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Sipil
Oleh: Salsa Hamida )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah resmi disahkan pada 20 Maret 2025 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pembaruan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa peran TNI tetap fokus pada pertahanan negara tanpa melibatkan diri dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Langkah ini
Regulasi Baru UU TNI Pertegas Batasan Militer di Ranah Sipil
Oleh: Yusuf Setiawan )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam memperjelas batasan antara militer dan ranah sipil di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI sekaligus memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi. Salah satu
Menteri Hingga Dewan Kecam Teror KKB: Pendidikan di Papua Tak Boleh Tunduk pada Kekerasan!
Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengutuk keras aksi kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3). Serangan tersebut menyebabkan satu orang guru asal NTT meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. “Kami mengutuk kekejaman KKB yang telah
Bupati Yahukimo Tegaskan OPM di Balik Serangan Guru, Anggota DPD Desak Penindakan
Papua – Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menegaskan bahwa kelompok yang melakukan penyerangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di Distrik Anggruk merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas serangan brutal yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia serta melukai tujuh orang lainnya, termasuk tenaga kesehatan. “Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali
Pemerintah Tegas Tumpas OPM, Papua Aman
Oleh: Emanuel Lokbere* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk meningkatkan operasi keamanan serta memperkuat kehadiran negara di wilayah yang rawan gangguan. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kelompok yang
UU TNI Jaga Supremasi Sipil, Sesuaikan Perkembangan Zaman dan Tingkatkan Profesionalisme Prajurit
Oleh : Dimas Drajat )* Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025. Perubahan ini memastikan supremasi sipil tetap terjaga, menyesuaikan strategi pertahanan dengan dinamika zaman, serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan pertahanan modern. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa revisi UU TNI