Aksi Indonesia Gelap Rentan Ditunggangi Pihak Tidak Bertanggung Jawab
Oleh: Elvita Alfi Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi perhatian bersama agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas. Pemerintah telah bekerja keras menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, sehingga aksi yang berpotensi mengganggu keamanan harus diwaspadai agar tidak merugikan masyarakat luas. Aksi ini, yang pada awalnya bertujuan untuk menyuarakan
Aksi Indonesia Gelap Ancam Stabilitas Nasional
Oleh Rido Saputra )* Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan bangsa. Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi di beberapa kota bukan sekadar bentuk ekspresi, melainkan gerakan provokatif yang berupaya menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas bertindak untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap
Mengecam Kekejaman OPM di Yahukimo, Pemerintah akan Tindak Tegas
JAKARTA – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik
UU TNI Tidak Akan Menghidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ia memastikan revisi tersebut difokuskan pada penguatan institusi TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. “Tidak, kita pastikan enggak,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya. ADVERTISEMENT Prasetyo meminta semua pihak lebih teliti memahami substansi revisi yang
UU TNI Fokus pada Profesionalisme, Bukan Dwifungsi ABRI
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan fokus pada profesionalisme tanpa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Sejumlah pejabat menekankan bahwa konteks politik saat ini sangat berbeda dari era Orde Baru, sehingga kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa perubahan sistem
Karyawan Sritex Tetap Akan Terima THR, Pemerintah Terus Dorong Pemenuhan Hak Pekerja
Jakarta – Harapan para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 2025 masih terbuka. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak para buruh, termasuk pembayaran THR yang kini menjadi perhatian publik. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pihaknya akan
Pemerintah Dorong Sritex Bayar THR Tepat Waktu
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong PT Sritex untuk membayarkan hak-hak pekerjanya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tepat waktu. Hal ini menjadi perhatian utama mengingat ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat pailitnya perusahaan tersebut. “Kami mendesak agar PT Sritex dan tim kurator memastikan
Jangan Terprovokasi Isu “Indonesia Gelap”, Pemerintah Pastikan Stabilitas Terjaga
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa situasi nasional tetap stabil dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, termasuk gerakan “Indonesia Gelap”. Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil bertujuan untuk mendukung kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa banyak mahasiswa yang mendapat informasi keliru mengenai kebijakan pemerintah, khususnya
Ganggu Keamanan Nasional, Masyarakat Perlu Menolak Aksi Indonesia Gelap
Jakarta – Masyarakat Indonesia diminta untuk tetap waspada dan menolak segala bentuk aksi yang dapat mengganggu stabilitas nasional, termasuk gerakan yang belakangan dikenal dengan sebutan ‘Indonesia Gelap’. Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan nasional, sekaligus tetap menghormati demokrasi yang sehat dan konstruktif. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, mengungkapkan bahwa Presiden RI memahami
Stok Pangan dan BBM Stabil, Pastikan Kelancaran Perayaan Lebaran dan Mudik 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025. Langkah ini diambil guna menjamin kenyamanan masyarakat dalam menjalani ibadah puasa, merayakan Lebaran, serta kelancaran arus mudik dan balik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan