KUHP Baru Wujudkan Sistem Hukum Pidana yang Lebih Responsif dan Proporsional
Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki sistem hukum pidana yang dirancang berdasarkan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa sendiri. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar penggantian regulasi
KUHP Baru Berlaku 2026, Pidana Kerja Sosial Jadi Alternatif Humanis Penjara
Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Januari 2026. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi
Integritas Penegak Hukum Jadi Kunci Suksesnya Penerapan KUHP Nasional
Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum acara pidana melalui penyesuaian KUHAP. Dalam konteks ini, integritas dan kesiapan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adil,
Pemerintah Tekankan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Menyambut KUHP Nasional
Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penekanan ini dinilai penting untuk memastikan transformasi hukum pidana berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Komitmen tersebut
Penanganan Pascabencana Aceh Dipandang Efektif, Tolak Provokasi Separatis di Masyarakat
Oleh : Andhika Rachma Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit dari dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi. Bencana alam tersebut telah menguji ketangguhan sosial dan fisik Aceh, namun respons yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Distribusi Bantuan, Warga Terdampak Bencana Sepakat Tolak Simbol Separatisme
Oleh : Ricky Rinaldi Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif di wilayah terdampak bencana maupun konflik sosial. Dalam situasi yang menuntut kehadiran negara secara cepat dan tepat, sinergi lintas level pemerintahan dinilai mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan
Pemulihan Pascabencana Terus Berlangsung, Warga Sepakat Tolak Kehadiran Simbol Separatisme di Aceh
Jakarta – Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh terus berjalan seiring upaya pemerintah dan masyarakat mengembalikan aktivitas kehidupan secara bertahap. Di tengah proses tersebut, warga secara tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran simbol separatisme demi menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Masyarakat khususnya para korban bencana menginginkan semua pihak fokus menangani bencana dan menyalurkan bantuan. Salah satu
Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan Bencana Sumatra Secara Optimal dan Transparan
Oleh: Nurhidayah Shofuro *) Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menguji kapasitas negara dalam melindungi warganya. Gempa bumi, banjir, dan longsor tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui kebijakan anggaran yang cepat, terukur, dan transparan menjadi kunci utama. Pemerintah
Presiden Prabowo Setujui Normalisasi Sungai Aceh Lewat Jalur Laut untuk Penguatan Infrastruktur Pascabenca
Oleh : Putroe Siron )* Penguatan infrastruktur pascabencana di Aceh dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan diarahkan untuk dilaksanakan sebagai operasi teknik berskala besar. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan pendangkalan sungai yang terjadi secara masif akibat
Pemerintah Tegaskan Terus Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh guna mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik agar dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |