Pemerintah Optimalkan Pemulihan Aceh Pasca Bencana, Waspadai Gerakan Separatis
Aceh – Pemerintah pusat mengoptimalkan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, dengan menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai dampak bencana di daerah tersebut paling parah dibandingkan wilayah terdampak lainnya. “Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” kata Tito. Ia menjelaskan,
Capaian Rumah Subsidi 2025 Tegaskan Komitmen Negara untuk Rakyat
Oleh: Haikal Putra )* Capaian program rumah subsidi sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan pemerintah yang secara konsisten berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah tantangan backlog perumahan nasional yang masih besar, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui peningkatan kuota, penyederhanaan regulasi, serta penguatan pembiayaan yang berkelanjutan. Program perumahan rakyat tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan kebutuhan
Program 3 Juta Rumah Dongkrak Pertumbuhan Perumahan Rakyat Sepanjang 2025
Jakarta – Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat. Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menteri Perumahan dan
Sepanjang 2025 Pemerintah Percepat Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta – Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. “Cita-cita kita masih jauh, 29 juta
MBG di Papua Bukti Kehadiran Negara Membangun Masa Depan Generasi Muda
Oleh: Elias Sondegau *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua sepanjang 2025 menandai babak baru kehadiran negara dalam menjawab persoalan paling mendasar pembangunan manusia di wilayah Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ini tidak ditempatkan sebagai sekadar program bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki
MBG Perkuat Pendidikan dan Ekonomi Lokal Papua Sepanjang 2025
Oleh: Yohanes Mambraku* Sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan yang sangat serius dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tersebut tampak jelas dari sisi anggaran, perluasan jangkauan layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang kian nyata dirasakan masyarakat. MBG tidak hanya dijalankan sebagai program bantuan, tetapi diposisikan sebagai kebijakan strategis nasional
Program MBG Papua Tengah Sukses Jangkau Puluhan Ribu Penerima Sepanjang 2025
Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil maupun menyusui. Hingga akhir tahun, puluhan ribu warga
Pemerintah Pastikan KUHAP dan KUHP Tidak Bertentangan dengan HAM
Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dirancang untuk memperkuat perlindungan warga negara dalam seluruh proses penegakan hukum. Penegasan ini disampaikan
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pasal Anti-Kritik dalam KUHAP dan KUHP
Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering mengemuka adalah anggapan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pejabat atau pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah secara
Pakar Hukum Nilai KUHAP dan KUHP Baru Tak Langgar Hak Masyarakat
JAKARTA – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai tidak melanggar hak-hak warga negara. Sejumlah pemangku kepentingan menegaskan, dua regulasi tersebut justru menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut KUHAP
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |