Pemerintah Tindak Tegas Mafia Regulasi Demi Masa Depan Lulusan Profesional
Jakarta — Pemerintah menyoroti hambatan regulasi dalam dunia kerja profesional yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut adanya praktik mafia regulasi yang merugikan lulusan dan mempersempit akses kerja, khususnya di bidang-bidang seperti farmasi dan kedokteran. Menurut Immanuel, regulasi yang mewajibkan pendidikan profesi tambahan sering
Presiden Prabowo Tegas Lawan Mafia Regulasi Kesehatan
Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia regulasi yang dinilai menghambat akses tenaga kerja, khususnya di sektor farmasi dan kedokteran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, menyampaikan bahwa tumpang tindih dan kepentingan tersembunyi dalam regulasi telah menghalangi ribuan lulusan baru untuk segera masuk ke dunia kerja. “Kita
Pemerintah Lawan Mafia Pangan, Bongkar Korupsi Beras
Oleh : Kurniawan Wangsa )* Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Langkah tegas ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak mentolerir praktik korupsi dalam sektor pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus ini bermula dari temuan adanya penyimpangan
RUU Penyiaran Antisipasi Peredaran Konten Buruk di Media Massa dan Media Online
Jakarta – DPR RI tengah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang bertujuan memperkuat regulasi dalam mengantisipasi peredaran konten bermuatan negatif di media massa maupun media online. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang mengatakan pentingnya percepatan RUU Penyiaran demi menjawab tantangan penyiaran digital yang semakin kompleks. Khususnya dalam melindungi generasi muda dari konten digital
RUU Penyiaran Harus Segera Dituntaskan Jawab Tantangan Perang Digital
Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran menjadi langkah strategis yang mendesak untuk segera diselesaikan guna menjawab tantangan penyiaran digital yang semakin kompleks. Di tengah gelombang disrupsi informasi dan pertumbuhan pesat platform digital, Indonesia memerlukan regulasi yang adaptif, terintegrasi, dan kuat secara hukum. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Revisi
Pemerintah Dorong Tata Kelola yang Bersih dan Berbasis Kinerja Nyata demi Cegah Korupsi
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis pada kinerja nyata sebagai langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh sektor. Melalui penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan, pemerintah berupaya menutup celah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat integritas birokrasi dari pusat hingga daerah. Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM
Transparansi dan Efektivitas Belanja Negara Bukti Nyata Perang Terhadap Korupsi
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara sebagai bukti nyata perang terhadap korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa arah belanja negara saat ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing dan daya tahan nasional secara menyeluruh. “Belanja negara difokuskan untuk penguatan
Kemiskinan Turun, Bukti Nyata Kerja Pemerintah Berbuah Hasil
Oleh : Zaki Walad )* Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi atas keberhasilan strateginya menurunkan angka kemiskinan nasional. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang selama ini menjadi persoalan bersama. Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun pertama pemerintahannya dengan agenda besar: menurunkan kemiskinan secara signifikan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Di tengah tantangan
Pemerintah Tunjukkan Hasil Nyata dengan Turunnya Angka Kemiskinan Nasional
Jakarta – Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 adalah sebesar 8,47 persen, atau turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen dibandingkan Maret 2024. Data terbaru mencatat penurunan angka kemiskinan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan efektivitas berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan
Program Strategis Pemerintah Dorong Penurunan Angka Kemiskinan
Oleh: Esther Kurnia )* Dalam dinamika pembangunan nasional, penurunan angka kemiskinan menjadi indikator penting atas efektivitas kebijakan pemerintah. Maka ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data per Maret 2025 yang mencatat penurunan persentase penduduk miskin secara nasional menjadi 8,47 persen, ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah sinyal kuat bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan mulai
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |