Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan Beri Dampak pada Perluasan Lapangan Kerja
Oleh: Alexander Royce*) Situasi demonstrasi yang belakangan merebak di sejumlah daerah kembali menyoroti pentingnya stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa salah satu sumber keresahan publik adalah persoalan pangan dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan swasembada pangan tidak hanya diposisikan sebagai program ketahanan nasional, tetapi juga sebagai strategi membuka peluang kerja baru yang menyentuh berbagai
Pemerintah Pastikan Demonstrasi Tidak Ganggu Program Swasembada Pangan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 tidak akan memengaruhi jalannya kebijakan swasembada pangan yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto. Fokus untuk menjaga ketahanan pangan nasional dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan, meskipun dinamika sosial sempat mewarnai beberapa daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa situasi pangan nasional
Program Sapi Merah Putih Membuka Jalan Swasembada Pangan dan Pekerjaan Produktif
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor susu yang pada 2023 mencapai 3,7 juta ton dari total kebutuhan 4,53 juta ton. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggandeng PT Moosa Genetika Farmindo (Moosa Genetics) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program pengembangan sapi perah unggul yang diberi nama Sapi Merah
Tokoh Papua Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi, Jaga Kedamaian Papua
Sorong – Sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Papua Barat Daya menyerukan imbauan kepada warga agar tidak mudah terpengaruh isu maupun provokasi terkait situasi keamanan pasca pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar. Mereka mengingatkan bahwa aksi anarkis hanya akan merugikan masyarakat sendiri. Tokoh adat Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat
Tokoh Papua Serukan Kedamaian dan Tolak Provokasi
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Papua kembali menjadi sorotan setelah pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi munculnya aksi anarkis yang justru dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam momentum ini, suara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lokal di Papua Barat Daya
Pemberantasan Korupsi Jadi Agenda Utama Pemerintah Menjawab Aspirasi Masyarakat
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi. “Kita sedang menghadapi realitas kebocoran besar atas kekayaan negara. Tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas, meskipun langkah ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak,” ujarnya. Presiden Prabowo kemudian menekankan bahwa kebocoran anggaran
Pemerintah Respon Suara Demonstrasi dengan Kebijakan Tegas Antikorupsi
Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*) Tingginya partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi belakangan ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Fenomena ini bukanlah tanda ketidakstabilan, melainkan bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah menyikapi dinamika tersebut dengan pendekatan yang konstruktif, mengedepankan dialog, serta
Komitmen Pemberantasan Korupsi Bukti Negara Tidak Abai Aspirasi Publik
Oleh: Ferdian Kristopher Pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik, melainkan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjawab aspirasi publik yang mendambakan pemerintahan bersih dan berintegritas. Di tengah tantangan global dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh berbagai institusi, baik pusat
TNI–Polri Komitmen Penuh Wujudkan Rasa Aman di Lingkungan Sosial
Jakarta – TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan masyarakat melalui patroli gabungan berskala besar hingga ke tingkat RT/RW. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca maraknya aksi anarkis dan penjarahan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol.
Patroli Gabungan Jadi Wujud Nyata TNI-Polri Berikan Rasa Aman
Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar patroli gabungan berskala besar di sejumlah wilayah strategis, khususnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya, pasca rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Patroli gabungan ini merupakan langkah
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |