Pemerintah Targetkan 165 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Oktober 2025
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pada Oktober 2025 mendatang, sebanyak 165 Sekolah Rakyat ditargetkan siap beroperasi untuk melayani anak-anak bangsa, terutama dari keluarga sederhana. “Saya dapat laporan akhir September, dua minggu, tiga minggu lagi akan jadi 165 sekolah
Pemerintah Siapkan Asrama dan Fasilitas Lengkap untuk Sekolah Rakyat
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka dari keluarga kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada ribuan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Jakarta. “Saya terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang
Pemerintah Pastikan Pemerataan Digitalisasi Sekolah Rakyat
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Hal ini menjadi masalah signifikan bagi daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, melalui program Sekolah Rakyat, yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah, ada angin
Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat Jadikan Investasi SDM Bangsa
Oleh: Fakhri Muhamad)* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu prioritas utama yang digagas sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang layak dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul
Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Tuntutan 17+8 lewat RUU Perampasan Aset
Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin 17+8, dengan mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini dipandang penting untuk memperkuat tata kelola negara sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang menghendaki langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah dan
Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset Penuhi Aspirasi 17+8
Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari komitmen memenuhi aspirasi publik, termasuk tuntutan 17+8. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah telah merampungkan draf RUU tersebut dan membuka ruang bagi DPR untuk segera membahasnya. “Dari sisi pemerintah, kami
Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset
Oleh: Dewi Amara )* Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Regulasi ini dipandang sebagai instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan negara memiliki landasan tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan
Pemerintah Tuntaskan Janji Tuntutan 17+8 Lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Adrian Pratama )* Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menempati posisi penting dalam agenda politik nasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Salah satu poin utama dari tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat adalah percepatan pembahasan RUU yang sejak 2009 belum pernah benar-benar diselesaikan. Situasi ini memberi tekanan sekaligus momentum baru bagi pemerintah
Proyek Masela Perkuat Swasembada Energi dan Buka Ribuan Lapangan Kerja
Jakarta – Proyek Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela yang berada di Blok Masela, Maluku, kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan proyek strategis nasional ini sebagai salah satu motor penggerak ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan investasi besar yang digelontorkan, proyek Masela diproyeksikan mampu memperkuat langkah Indonesia menuju swasembada
PLN Dorong PLTP Bengkulu Jadi Motor Swasembada Energi dan Penciptaan Pekerjaan
Jakarta – PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian energi nasional melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Bengkulu. Kehadiran PLTP ini tidak hanya menjadi langkah strategis menuju swasembada energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN,
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |