Tim Investigasi Lintas Keahlian Dibentuk untuk Perkuat Program MBG
Jakarta – Pemerintah membentuk tim investigasi lintas keahlian guna memperkuat implementasi program Masyarakat Bebas Gizi (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah cepat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. “Tim investigasi ini terdiri dari pakar kesehatan masyarakat, gizi, dan epidemiologi, serta didukung tenaga hukum dan sosial agar hasilnya komprehensif,”
Pemerintah Pastikan MBG Terus Hadir dengan Sistem Pengawasan Ketat
Oleh : Rikcy Rinaldi Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan program Masyarakat Bebas Gizi (MBG) tetap hadir sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Program ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui pemerataan layanan gizi, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengawasan ketat agar pelaksanaannya berlangsung transparan, efektif, dan berkelanjutan. Kehadiran MBG dipandang sebagai investasi
Evaluasi Menyeluruh MBG Jadi Kunci Jaga Keberlanjutan Program
Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memastikan setiap anak bangsa, khususnya para siswa, memperoleh akses pada gizi yang sehat, aman, dan halal demi menunjang tumbuh kembang mereka. Namun, beberapa kasus keracunan yang menimpa siswa di sejumlah daerah sempat menjadi sorotan publik dan
BGN Perketat Standar Masak MBG untuk Cegah Keracunan
Jakarta — Pemerintah memperketat standar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan makanan di sekolah. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat prosedur pengolahan makanan di dapur MBG, kewajiban sertifikasi juru masak, hingga inspeksi ketat di lapangan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pemerintah berkomitmen agar MBG tetap berjalan lancar tanpa
Menkop Prioritaskan 20.000 Kopdes Merah Putih Dapat Kredit dari Himbara
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sebanyak 20.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diprioritaskan memperoleh kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumlah ini naik dari target awal yang hanya 16.000 koperasi. “Kemarin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan)
Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mulai Oktober 2025
Jakarta — Pemerintah memastikan percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dimulai pada Oktober 2025. Program strategis ini digadang sebagai salah satu solusi nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menjawab keresahan masyarakat di tengah dinamika sosial dan demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini. Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan mampu menjadi penopang distribusi kebutuhan
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan
Oleh : Dika Rachman Di tengah berbagai dinamika perekonomian global yang berdampak pada masyarakat Indonesia, muncul kembali kesadaran bahwa kekuatan ekonomi rakyat harus menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Inflasi, fluktuasi harga pangan, serta tantangan distribusi kebutuhan pokok menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih Serap Jutaan Tenaga Kerja Baru
Oleh: Dimas Permana )* Pemerintah Indonesia tengah memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dengan meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih). Program ini digagas sebagai salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan pengangguran sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar menyerap tenaga
Pemerintah Respon Aspirasi 17+8 dengan Kebijakan Pencegahan PHK Massal
Jakarta,- Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi kelompok buruh 17+8 dengan menyiapkan kebijakan konkret untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor padat karya maupun industri strategis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa salah satu langkah penting adalah dengan menahan laju kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setidaknya selama
Kebijakan Insentif Pemerintah Dorong Dunia Usaha Tahan Gelombang PHK
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional melalui berbagai kebijakan insentif yang dirancang untuk memperkuat dunia usaha. Langkah ini dinilai mampu menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru. Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita, menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 10,7 juta warga
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |