Kerjasama Pusat-Daerah Dorong Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Investasi SDM Nasional
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat sinergi antara tingkat pusat dan daerah guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program MBG mulai dilaksanakan secara bertahap sejak
Lima Prinsip Keamanan Pangan BGN Jadi Panduan Utama Program MBG
Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada peserta didik. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan Lima Prinsip Keamanan Pangan sebagai panduan utama pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Prinsip tersebut mencakup kebersihan, pemisahan bahan mentah dan
Pemerintah Optimis Program MBG Capai Target 82,9 Juta Orang pada Akhir Tahun 2025
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. “Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Keyakinan tersebut
Presiden Prabowo Pimpin Langkah Tegas Hancurkan Sindikat Narkoba
Oleh : Ricky Rinaldi Presiden Prabowo Subianto menegaskan perang terhadap narkoba adalah perjuangan moral dan nasional yang tidak dapat ditawar. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, ia memimpin langkah tegas menghancurkan sindikat narkoba nasional yang selama ini menjadi ancaman bagi masa depan generasi bangsa. Langkah tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan strategi komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, sinergi
Presiden Prabowo Tegaskan Perang Melawan Narkoba Jadi Prioritas Nasional
Oleh : Nancy Dora )* Perang melawan narkoba kembali mendapatkan penegasan kuat dari Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas nasional yang harus dijalankan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam momentum satu tahun pemerintahannya, Prabowo menunjukkan komitmen nyata dengan turun langsung menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri,
Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Sosial Melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa
Pemusnahan Narkoba Triliunan Rupiah Jadi Bukti Nyata Ketegasan Presiden Prabowo
Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti narkoba senilai lebih dari Rp29 triliun yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta. Kegiatan pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika
Penerbitan PP 38 Tahun 2025 Langkah Terobosan Pemerintah Percepat Pembangunan Daerah
Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan nasional melalui kebijakan yang inovatif dan terukur. Salah satu langkah terobosan tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Aturan ini secara resmi ditandatangani Presiden Prabowo dan menjadi instrumen baru yang memungkinkan pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara
PP 38 Tahun 2025 Dorong Proyek Strategis dan Perekonomian Daerah
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem perizinan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, sekaligus menjadi bagian penting dari reformasi
Pembiayaan Daerah Lebih Fleksibel melalui PP 38 Tahun 2025
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang menandai langkah baru dalam strategi fiskal nasional. Regulasi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh pembiayaan langsung dari pemerintah pusat melalui
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |