UU TNI Pastikan Keseimbangan Peran Militer dan Sipil
Oleh: Adi Pramana )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan pentingnya menyeimbangkan peran militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak melangkahi prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI
Sinergi Antar Lembaga Pastikan Kelancaran Distribusi Pangan dan BBM Jelang Lebaran
Oleh : Gavin Asadit )* Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait telah meningkatkan sinergi untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang pokok bagi masyarakat selama Lebaran tahun 2025. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga
Pemerintah Pastikan UU TNI Baru Tetap Menjunjung Supremasi Sipil
Oleh: Sinta Pramesti )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini dinilai penting dalam memastikan peran TNI tetap berfokus pada pertahanan negara tanpa menghidupkan kembali konsep dwifungsi yang pernah diterapkan di masa lalu. Sikap tegas pemerintah ini bertujuan
Pemerintah Pastikan Stok Bahan Pokok dan BBM Aman untuk Mudik 2025
Oleh: Dirandra Falguni )* Mudik Lebaran 2025 diprediksi menjadi salah satu arus mudik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan potensi pergerakan masyarakat mencapai 146,48 juta jiwa, pemerintah memastikan stok bahan pokok, BBM, dan LPG tetap aman guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Langkah strategis telah disiapkan agar arus mudik berjalan lancar serta harga pangan tetap stabil
Pemerintah Pastikan Karyawan PT Sritex dapat THR
Oleh: Eleine Pramesti *) Pemerintah telah memastikan bahwa karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam situasi yang menuntut
Pemerintah Jamin Hak Pekerja Sritex Termasuk Pembayaran THR
Oleh : Andi Mahesa )* Krisis yang melanda salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sritex Group, memunculkan tantangan besar bagi pekerja dan ekonomi lokal. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjamin hak-hak mereka, termasuk pembayaran Tunjangan Hari
Aksi Indonesia Gelap Rentan Ditunggangi Pihak Tidak Bertanggung Jawab
Oleh: Elvita Alfi Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi perhatian bersama agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas. Pemerintah telah bekerja keras menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, sehingga aksi yang berpotensi mengganggu keamanan harus diwaspadai agar tidak merugikan masyarakat luas. Aksi ini, yang pada awalnya bertujuan untuk menyuarakan
Aksi Indonesia Gelap Ancam Stabilitas Nasional
Oleh Rido Saputra )* Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan bangsa. Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi di beberapa kota bukan sekadar bentuk ekspresi, melainkan gerakan provokatif yang berupaya menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas bertindak untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap
Mengecam Kekejaman OPM di Yahukimo, Pemerintah akan Tindak Tegas
JAKARTA – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik
UU TNI Tidak Akan Menghidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ia memastikan revisi tersebut difokuskan pada penguatan institusi TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. “Tidak, kita pastikan enggak,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya. ADVERTISEMENT Prasetyo meminta semua pihak lebih teliti memahami substansi revisi yang