Mengapresiasi Gerak Cepat Pemerintah Tindak Stasiun MBG Kupang, Tingkatkan Pengawasan Ketat

JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kupang.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Dalam rapat kabinet, Presiden menilai penyebab keracunan bisa berasal dari kebiasaan siswa yang belum terbiasa menggunakan sendok atau tidak mencuci tangan dengan bersih sebelum makan.

Presiden menceritakan pengamatannya saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di sekolah. Dari 30 anak, 10 di antaranya makan tanpa sendok.

Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi memicu masalah kesehatan.

Presiden juga menduga keracunan terjadi karena siswa belum terbiasa mengonsumsi susu.

“Masalah itu, dia enggak pernah minum susu. Kami kasih susu dia butuh waktu penyesuaian,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan bahwa angka kasus keracunan hanya 200 dari 3 juta penerima manfaat MBG, atau setara 0,005 persen, sehingga tingkat keberhasilan program mencapai 99,9 persen.

Namun, ia tetap mengapresiasi target Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencapai zero kesalahan.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan evaluasi program MBG menjadi prioritas uta-ma pemerintah provinsi.

Dalam rapat bersama di Ruang Gubernur, Melki meminta percepatan pembangunan dapur MBG agar target 600 dapur segera terpenuhi.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga mendorong ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja.

“Aspek gizi mestinya bagus untuk siswa-siswi, balita dan anak PAUD. Aspek ekonomi, pro-gram ini berpotensi memutar perekonomian di daerah sekitar sekolah dan dapur yang berge-rak,” tegas Melki.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di tingkat pelaksana agar standar higieni-tas terpenuhi.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya menunggu hasil uji sam-pel makanan dari BPOM sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Dadan memastikan distribusi MBG di SMPN 8 Kupang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi.

Ia menambahkan, BGN tengah menyiapkan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan standar higienitas dan keamanan pangan terpenuhi di seluruh dapur MBG.

“Kami melibatkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk penerbitan sertifikasi tersebut,” ujar Dadan.

Upaya sertifikasi tersebut akan dimulai pada Juni atau Juli mendatang. BGN menargetkan se-luruh SPPG memiliki sertifikasi laik higienis, sanitasi, hingga HACCP untuk menjamin kea-manan makanan bagi jutaan penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia. (*)