Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran

Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta semua pihak untuk tidak terbawa arus provokasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Ia menegaskan bahwa hasil pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang harus dijaga bersama.
“Sudah, hormati hasil Pemilu ya,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen.

Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, pergantian kepemimpinan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai konstitusi.

“Jangan ganggu jalannya pemerintahan dengan isu-isu yang tidak berdasar. Kalau ada ketidakpuasan, salurkan lewat jalur hukum, bukan narasi pemakzulan,” tegas Habiburokhman.

Lebih lanjut, ia menilai isu yang dilemparkan ke publik tanpa pijakan hukum yang kuat hanya akan memperkeruh ruang demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Ini saatnya semua komponen bangsa fokus pada kerja nyata, bukan sibuk membangun wacana yang memecah belah,” tambah Habiburokhman.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 yang berisi usulan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR dan MPR. Surat tersebut diklaim telah masuk ke Sekretariat Jenderal parlemen sejak awal Juni lalu. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai proses lebih lanjut atas surat itu.

Di tengah masa transisi pemerintahan, stabilitas politik menjadi faktor krusial bagi kelanjutan pembangunan nasional. Suara-suara yang mendorong provokasi politik perlu dihadapi dengan ketegasan dan kedewasaan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berlandaskan hukum.