Category: Opini
Pemerintah Miliki Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif
Oleh: Septa Maharani *) Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf), sebuah grand design pembangunan ekonomi kreatif telah disusun untuk memastikan sektor ini berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Grand design ini dipaparkan dalam rapat
Mengutuk Kekejaman OPM yang Hambat Masa Depan Generasi Muda Papua
Oleh : Zakarias Korwa )* Tragedi pembunuhan guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah tindakan brutal yang melampaui batas kemanusiaan. Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melakukan aksi kekerasan yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan masa depan masyarakat Papua. Serangan terhadap fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik menunjukkan
Serang Nakes dan Guru, Kebiadaban OPM Wajib Ditindak Tegas
Oleh : Yohanis Wambrauw )* Pembunuhan guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bentuk kebiadaban yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Aksi kekerasan ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga serangan terhadap pembangunan Papua. Ketika pendidikan dan kesehatan menjadi target, ini menunjukkan
Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bongkar Kecurangan Takaran MinyaKita
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku kecurangan yang merugikan masyarakat. Baru-baru ini, aparat kepolisian bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil membongkar praktik pemangkasan takaran minyak goreng kemasan MinyaKita yang dilakukan oleh PT Jaya Batavia Globalindo. Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga serta
Judi Daring Ancam Generasi Muda, Pemerintah dan Swasta Perkuat Sinergi Pemberantasan
Oleh: Ratna Soemirat Judi daring di platform digital kian marak dan mengancam generasi muda sebagai pengguna terbesar media sosial. Tak hanya merusak moral dan ekonomi, aktivitas ilegal ini juga memicu tindak kriminal, termasuk korupsi. Pemerintah, swasta, dan platform digital pun terus bersinergi memperkuat langkah pemberantasan. Kasus terbaru datang dari Bengkulu, di mana tim penyidik Kejaksaan
Pemerintah Bertindak Tegas Bongkar Kecurangan Minyakita
Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan rakyat dengan mengungkap praktik curang dalam distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan tujuh perusahaan di Surabaya yang diduga mengurangi isi kemasan minyak tanpa mengubah harga jualnya. Inspeksi mendadak yang dilakukan di Pasar Tambahrejo, Surabaya, membuktikan bahwa beberapa kemasan yang seharusnya
Apresiasi atas Upaya Pemerintah Mempercepat Pengangkatan CASN
Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperkuat birokrasi melalui percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Kebijakan ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan visioner pemerintah yang tidak hanya fokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan publik yang unggul dan modern. Langkah strategis ini telah mendapatkan apresiasi luas dari
Sinergi Antarlembaga Percepat Pengangkatan CASN
Oleh: Niken Dian Safitri (* Proses rekrutmen dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang optimal. Dalam upaya mempercepat pengangkatan CASN formasi 2024, pemerintah pusat bersama legislatif dan pemerintah daerah telah menunjukkan
UU TNI Jaga Supremasi Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara
Oleh: Dwi Axela )* Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara dengan tetap menegaskan supremasi sipil. Setelah melalui proses panjang di DPR, revisi ini akhirnya disahkan dengan fokus utama pada modernisasi peran TNI tanpa mengganggu tatanan demokrasi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa
UU TNI Hormati Supremasi Sipil dan Profesionalitas Militer
Oleh: Sinta Rabbani )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip supremasi sipil. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI dengan tantangan zaman, memastikan profesionalisme prajurit, dan meneguhkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Berbagai kalangan menyambut positif revisi ini sebagai wujud