BEM Nusantara Serukan Pengibaran Merah Putih, Tolak Tren Bajak Laut

Jakarta — Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Koordinator Pusat Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Muksin Mahu, mengeluarkan seruan nasional kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang bulan Agustus. Seruan ini mencakup pengibaran di lingkungan kampus, asrama, dan pemukiman, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan semangat nasionalisme.

Muksin menegaskan bahwa tidak ada simbol lain yang pantas menggantikan kehormatan Sang Saka Merah Putih sebagai lambang negara. Ia menyoroti tren pengibaran bendera bajak laut ala serial One Piece yang dinilai tidak tepat dalam konteks peringatan kemerdekaan.

“Fenomena pengibaran bendera bajak laut dalam konteks bulan kemerdekaan adalah tindakan yang keliru, bahkan bisa menjadi provokasi yang membahayakan semangat persatuan. Ini adalah bentuk ketidakpekaan terhadap sejarah perjuangan para pahlawan,” tegas Muksin.

Ia menambahkan bahwa simbol fiksi yang identik dengan pemberontakan tidak layak disandingkan dengan Merah Putih.

“Bendera itu bukan mainan. Ia adalah identitas dan harga diri negara. Kita harus mengedukasi publik, khususnya generasi muda, agar tidak terbawa arus tren yang melecehkan simbol-simbol negara,” ujarnya.

BEM Nusantara juga akan menyebarkan seruan ini ke seluruh pengurus daerah dan kampus se-Indonesia, dengan agenda pengibaran serentak, lomba tradisional, diskusi kebangsaan, dan narasi positif di media sosial sepanjang bulan Agustus.

“Agustus ini harus kita jadikan sebagai bulan perenungan kolektif. Mari kita bangkitkan kembali semangat gotong royong, keberagaman, dan solidaritas nasional melalui langkah sederhana namun bermakna—mengibarkan Merah Putih dengan penuh kebanggaan,” pungkas Muksin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menilai pengibaran bendera bajak laut sebagai bentuk provokasi yang bisa menurunkan wibawa dan derajat Merah Putih.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap mengapresiasi kreativitas masyarakat, selama tidak melewati batas dan mencederai simbol negara. **