Author: Admin@manokwaritopics.com
Pemerintah Dorong Deregulasi Impor untuk Perkuat Industri Nasional
Jakarta — Kebijakan deregulasi impor yang dilakukan pemerintah terus menuai tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha hingga legislatif. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional, mempercepat proses produksi, dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi S Lukman mengatakan deregulasi impor merupakan
Kebijakan Deregulasi Impor Jaga Daya Saing Industri Nasional
Oleh : Iksan Akbari )* Dalam menghadapi dinamika global yang sarat ketidakpastian, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis melalui kebijakan deregulasi impor sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga untuk memastikan industri nasional tetap mampu bersaing di tengah derasnya arus globalisasi. Ketika tekanan geopolitik
Kebijakan Deregulasi Impor Beri Kemudahan Pelaku Usaha Dan Ekosistem Industri Dalam Negeri
Oleh : Hafidz Rindrahutama )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan deregulasi impor yang baru-baru ini diterbitkan. Langkah ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan sektor industri dalam negeri yang selama ini terkendala oleh proses perizinan dan regulasi yang dianggap berbelit-belit. Dengan penyederhanaan prosedur dan penghapusan berbagai hambatan
Kebihakan Deregulasi Impor Beri Kemudahan Pelaku Usaha Dan Ekosistem Industri Dalam Negeri
Oleh : Hafidz Rindrahutama )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan deregulasi impor yang baru-baru ini diterbitkan. Langkah ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan sektor industri dalam negeri yang selama ini terkendala oleh proses perizinan dan regulasi yang dianggap berbelit-belit. Dengan penyederhanaan prosedur dan penghapusan berbagai hambatan
Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Nasional demi Keadilan dan Kepercayaan Publik
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, menjadikannya sebagai prioritas nasional untuk memperkuat keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemberantasan korupsi dinilai semakin menguat, seiring dengan menguatnya dukungan terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung saat ini mendapatkan tingkat
Penguatan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Gerakan Bersih dari Korupsi
Jakarta – Gerakan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada kebijakan di pusat tanpa dibarengi sinergi konkret di daerah. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga kini menegaskan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan untuk menciptakan sistem yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi
Pemerintah Tegaskan Hukum Tegak Tanpa Pilih Kasus dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh: Nolam Francesca )* Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik. Isu-isu yang berkembang kerap memunculkan keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum. Namun, di tengah terpaan berbagai kritik dan opini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dengan
Pemerintah Perkuat Lembaga Penegak Hukum Guna Pemberantasan Korupsi
Oleh : Rani Ananda )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet secara tegas menekankan bahwa praktik korupsi adalah musuh utama pembangunan nasional, yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Oleh
Pemerintah Tegas Tindak Praktik Prostitusi, IKN Dipastikan Bebas dari PSK
Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga integritas dan citra kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan yang bersih dan tertib. Berbagai isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah tersebut telah ditanggapi secara serius dengan penindakan langsung di lapangan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan tidak ada praktik prostitusi di
Pemerintah Pastikan Kawasan IKN Bebas PSK dan Praktik Prostitusi
Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bebas dari praktik prostitusi dan pekerja seks komersial (PSK). Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menanggapi kekhawatiran publik usai beredarnya laporan mengenai adanya aktivitas prostitusi di sekitar wilayah tersebut. Ditegaskannya, lokasi yang menjadi sorotan sebenarnya berada