Author: Admin@manokwaritopics.com
Hilirisasi Dorong Pemerataan Ekonomi Lewat Penguatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Memasuki akhir 2025, berbagai kebijakan baru, percepatan investasi, serta pengembangan infrastruktur industri kembali ditegaskan oleh pemerintah sebagai bukti komitmen menjadikan hilirisasi fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan
Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan
Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkan Desember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat. Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja. Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa
Program Sekolah Rakyat Di Daerah Komitmen Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Berkualitas
Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri, melalui program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di lebih dari 160 titik dari Sabang hingga Merauke. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang
Sekolah Rakyat Jadi Motor Pemerataan Pendidikan dan Penyerapan Tenaga Kerja Baru
Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan hak anak-anak Indonesia akan pendidikan yang setara terpenuhi. “Ada yang beroperasi sejak
Lindungi Hak Masyarakat, Pemerintah Perketat Pengawasan Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Daring
Oleh: Gina Anggraeni )* Masyarakat diimbau menjauhi situs judi daring seperti Kingdom Group karena aktivitas semacam itu berpotensi merusak stabilitas ekonomi keluarga sekaligus menghambat keberhasilan program bantuan sosial. Pemerintah menegaskan kembali pentingnya penggunaan bansos secara bijak, mengingat bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat daya tahan masyarakat kurang mampu, bukan diarahkan untuk aktivitas yang justru memperburuk kondisi
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Digital untuk Putus Akses Judi Daring pada Anak
Oleh: Bara Winatha*) Fenomena judi daring semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja yang kian mudah mengakses ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus penipuan digital, kecanduan judi daring, hingga kerentanan anak terhadap manipulasi daring menunjukkan bahwa tantangan keamanan digital tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyentuh
Pemerintah Perkuat Strategi Pengawasan Judi Daring demi Lindungi Anak dari Ancaman Digital
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan ruang digital untuk menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk judi daring yang semakin menyasar kelompok rentan seperti anak dan remaja. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di mana Meutya memaparkan bahwa ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi
Pemerintah Blokir Akses Judi Daring untuk Lindungi Penerima Bansos
Jakarta – Masyarakat kembali diimbau menjauhi berbagai situs judi daring, termasuk jaringan seperti kingdom group, demi mencegah penyalahgunaan bantuan sosial dan menjaga keamanan finansial keluarga. Dompet digital OVO menegaskan komitmennya memberantas praktik judi daring melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol). Program yang digelar dua ronde sepanjang 2025 itu diklaim berhasil menekan aktivitas
Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan
Digitalisasi Peradilan Jadi Fokus Implementasi KUHAP
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi,
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||