Author: Admin@manokwaritopics.com
Reformasi Pajak Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat Sebagai Respon Terhadap Tuntutan 17+8
Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat. “Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu memberi kontribusi lebih besar. Inilah semangat bangsa yang
Sejumlah Elemen Apresiasi Penghentian Tax Amnesty Bagian dari Reformasi Pajak dan Respon Cepat 17+8
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah dan parlemen kini menghadapi dinamika penting dalam arah kebijakan fiskal. Wacana mengenai tax amnesty jilid III yang sempat masuk dalam daftar prioritas legislasi 2025 menimbulkan perdebatan luas, baik di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, maupun pelaku usaha. Sementara sebagian pihak menilai pengampunan pajak dapat menjadi jalan cepat untuk meningkatkan penerimaan
Sinergi TNI-Polri Pastikan PSU Aman dan Kondusif di Berbagai Daerah
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berlangsung aman dan tertib, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Meski dinamika politik cukup tinggi, masyarakat tetap dapat menyalurkan hak pilih dengan tenang berkat sinergitas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan. Di Papua, personel Polres Sarmi bersama TNI menggelar patroli gabungan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
Sinergitas TNI-Polri Sukses Kawal PSU Kondusif, Saatnya Masyarakat Terima Hasil Demokrasi
Oleh: Maria Nurwanto Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sukses digelar di Bangka Belitung menorehkan catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika politik yang cukup tajam, sinergitas antara TNI dan Polri kembali membuktikan perannya sebagai pilar utama penjaga stabilitas. Dengan pengawalan yang ketat namun tetap humanis, PSU berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Hal ini
Sinergitas TNI–Polri Jamin PSU Aman, Masyarakat Tenang Salurkan Hak Pilih
Jakarta — Sinergi TNI–Polri di berbagai daerah memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur, pola pengamanan terpadu—mulai patroli gabungan, penjagaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sambang dialogis—membuat warga merasa tenang menyalurkan hak pilihnya sekaligus menegaskan kedewasaan berdemokrasi. Di ujung timur Indonesia, pelaksanaan PSU di
TNI-Polri Bersatu Padamkan Narasi Provokatif dan Hoaks di Masyarakat
Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah dinamika informasi digital yang cepat dan terkadang tak terkendali, pemerintah sangat menyadari bahwa hoaks dan narasi provokatif bukan hanya sekadar gangguan opini publik, melainkan ancaman terhadap keamanan, persatuan, dan stabilitas nasional. Berbagai klaim yang keliru seperti tuduhan bahwa TNI atau Polri terlibat dalam provokasi massa, bahwa pemerintah diam-diam
TNI dan Polri Kompak Jaga Iklim Demokrasi Kawal Demo Damai
Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu. Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di
TNI-Polri Solid Redam Provokator Narasi Hoaks Demonstrasi
Jakarta — Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam meredam penyebaran narasi hoaks dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, langkah kolaboratif dengan TNI dan Polri diintensifkan guna memastikan setiap provokator yang mencoba memecah belah ditindak tegas. Sebagai ujung tombak di bidang keamanan dan penegakan hukum, TNI dan Polri mendapat mandat untuk
Pemerintah Serius Tindaklanjuti Aspirasi 17+8 Rakyat lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Daniul Hermawan )* Komitmen pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8 semakin menemukan bentuk nyata melalui langkah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kehadiran regulasi ini dipandang penting sebagai instrumen hukum untuk menutup celah praktik kejahatan yang merugikan negara, sekaligus menjadi bukti keseriusan negara dalam memenuhi amanat rakyat yang menuntut tata
Pemerintah dan DPR Kawal RUU Perampasan Aset Wujudkan Aspirasi 17+8
Jakarta – Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026. Kehadiran regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||