Author: Admin@manokwaritopics.com
Pemerintah Tegaskan Hukum Tegak Tanpa Pilih Kasus dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh: Nolam Francesca )* Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik. Isu-isu yang berkembang kerap memunculkan keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum. Namun, di tengah terpaan berbagai kritik dan opini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dengan
Pemerintah Perkuat Lembaga Penegak Hukum Guna Pemberantasan Korupsi
Oleh : Rani Ananda )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet secara tegas menekankan bahwa praktik korupsi adalah musuh utama pembangunan nasional, yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Oleh
Pemerintah Tegas Tindak Praktik Prostitusi, IKN Dipastikan Bebas dari PSK
Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga integritas dan citra kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan yang bersih dan tertib. Berbagai isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah tersebut telah ditanggapi secara serius dengan penindakan langsung di lapangan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan tidak ada praktik prostitusi di
Pemerintah Pastikan Kawasan IKN Bebas PSK dan Praktik Prostitusi
Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bebas dari praktik prostitusi dan pekerja seks komersial (PSK). Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menanggapi kekhawatiran publik usai beredarnya laporan mengenai adanya aktivitas prostitusi di sekitar wilayah tersebut. Ditegaskannya, lokasi yang menjadi sorotan sebenarnya berada
Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Praktik Prostitusi di IKN
Oleh : Zainudin Rahman )* Penataan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter lingkungan yang bersih, tertib, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kembali isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan IKN. Meski informasi tersebut
Pemerintah Komitmen Tuntaskan Kasus Kematian Diplomat, Masyarakat Diminta Tak Kaitkan dengan TPPO
Oleh: Aldo Setiawan Fikri )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengungkap secara tuntas kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan di indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2025. Di tengah maraknya spekulasi publik, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengaitkan peristiwa tragis tersebut dengan
Kematian ASN Kemlu Terus Diselidiki, Hormati Proses Hukum yang Berlaku
Jakarta — Proses penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, masih terus berlangsung intensif. Polisi pun telah memeriksa lima orang saksi, termasuk istri dan rekan kerja korban. “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, ya istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman-teman tetangga,” ujar Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres
Kematian Diplomat Muda, Publik Diminta Tak Berspekulasi dan Hormati Proses Hukum
Jakarta — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta publik untuk tidak mengaitkan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dengan pekerjaan yang pernah dijalaninya. Permintaan ini disampaikan untuk meredam spekulasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa Arya Daru memang pernah menjadi saksi dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan
Pemerintah Pacu Swasembada Pangan Demi Kedaulatan Bangsa
Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi prioritas strategis pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa seluruh program Kementerian Pertanian (Kementan) disusun demi kepentingan nasional jangka panjang. “Tentu saja Kementan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan besar tidak bisa dikalahkan dengan segelintir orang,” kata Sudaryono
Stok Beras Capai 4 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Program Swasembada Pangan
Jakarta — Pemerintah Indonesia mencatatkan tonggak bersejarah dalam sektor ketahanan pangan dengan keberhasilan menembus stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton. Ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. “Saya tidak akan