Author: Admin@manokwaritopics.com
Pemerintah Siapkan Strategi Nasional Berantas Judi Daring, Wujudkan Ruang Digital Bersih dan Bermartabat
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan strategi nasional pemberantasan judi daring dengan melibatkan lintas sektor, termasuk tokoh agama dan masyarakat sipil, guna memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman sosial dan ekonomi akibat praktik perjudian digital yang terus berkembang. Direktur
Sinergi Lintas Lembaga Sukses Tekan Transaksi Judi Daring hingga 57 Persen
Jakarta – Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan judi daring sepanjang tahun 2025. Penurunan transaksi hingga 57 persen dinilai sebagai bukti nyata efektivitas kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga ruang digital nasional tetap bersih dan aman. Wakil
Pemerintah Terus Tekan Dampak Judi Daring Melalui Pemetaan Digital dan Sinergi Lintas Lembaga
Oleh: Arman Panggabean Upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi daring semakin menunjukkan hasil nyata dengan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis data. Melalui pendekatan lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat langkah pemetaan konten sebagai strategi nasional untuk memutus jaringan situs dan platform digital yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Langkah ini bukan sekadar pemblokiran
Judi Daring: Dari Iming-Iming Hingga Hidup Berantakan, Pemerintah Terus Gencarkan Penindakan
Oleh: Bara Winatha*) Fenomena judi daring kembali menjadi perhatian serius di Indonesia. Judi daring bukan hanya menciptakan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu kerusakan moral, ketidakstabilan rumah tangga, dan meningkatnya beban sosial di masyarakat. Para ahli dan legislator menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi praktik ilegal ini karena dampaknya telah merambah hingga
Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Pemerintah Tingkatkan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Pemerintah mempercepat langkah reformasi birokrasi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar program ini berjalan lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah
Pemerintah Perluas Cakupan Program MBG Hingga Kelompok Lansia Dan Difabel
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berhasil menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia, kini program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan diperluas cakupannya kepada kelompok lanjut usia (Lansia) dan penyandang disabilitas mulai tahun 2026. Usulan perluasan tersebut disampaikan oleh
Reformasi Birokrasi Jadi Langkah Strategis Pemerintah Tingkatkan Pengelolaan MBG
Oleh: Nadia Putri Ramadhani *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik skala besar dan kompleksitasnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau distribusi logistik, tetapi juga oleh tata kelola birokrasi yang efisien,
Program MBG Lahirkan Usaha Baru Hingga Gerakkan Ekonomi Rakyat
Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi rakyat. Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak bangsa, program ini juga membawa dampak luas terhadap
Presiden Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Cegah Pekerja dari PHK
Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional (DKPN) beserta Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah strategis mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperkuat jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Pemerintah Tegaskan Buruh Sebagai Mitra Pembangunan Nasional
Oleh: M. Syahrul Fahmi )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memperkuat posisi buruh sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Di tengah tantangan ekonomi global dan potensi meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), langkah konkret diambil untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi dinamika
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||