8.000 Siswa Sekolah Rakyat Jalani Cek Kesehatan Gratis, Pemerintah Siapkan Sistem Terintegrasi

LEBAK — Sebanyak 8.000 siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menjalani program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kondisi kesehatan peserta didik di sekolah berasrama. Program ini juga dilakukan di Kabupaten Lebak, Banten, dan akan terus diperluas ke daerah lainnya.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini bersifat wajib bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat yang sebagian besar menerapkan sistem boarding school. Langkah ini diambil untuk menjamin lingkungan belajar yang sehat dan aman.

“Semua siswa Sekolah Rakyat itu harus menjalani cek kesehatan karena sistem sekolah berasrama,” kata Saefullah Yusuf.

Ia menjelaskan, kewajiban pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu ketentuan penting yang perlu diketahui oleh siswa dan orangtua.

“Sekolah Rakyat itu, ada beberapa yang harus diketahui oleh siswa maupun orangtua, yakni pertama wajib melakukan cek kesehatan,” ujar Saefullah.

Program CKG merupakan hasil kolaborasi antarkementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig), yang berperan dalam pengelolaan data dan sistem komunikasi program tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan infrastruktur digital yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan program ini, terutama dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data siswa secara nasional.

“Kementerian Komunikasi dan Digital hadir karena tentu program pemerintah perlu disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik, dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban publik,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, selain komunikasi publik, pihaknya juga menyiapkan jaringan konektivitas digital untuk mempercepat pemrosesan data kesehatan para siswa.

“Nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak. Maka penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa setiap siswa akan menerima kartu kecil berisi informasi hasil pemeriksaan kesehatan. Kartu tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut oleh pihak Puskesmas setempat jika ditemukan indikasi masalah kesehatan.

“Nantinya, hasil kesehatan per anak akan diserahkan ke Puskesmas. Kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, akan ditindaklanjuti di Puskesmas,” kata Mu’ti.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus, Puskesmas dan sekolah akan bekerja sama melakukan tindak lanjut secara kolektif, terutama jika ditemukan masalah yang bersifat kelompok, seperti tingkat kebugaran yang rendah.

“Nanti Puskesmas dengan sekolah akan melakukan tindak lanjut yang sifatnya kelompok. Jadi misalnya yang kebugarannya kurang, akan ada intervensi secara bersama,” ujarnya.

Pemerintah berharap, melalui program CKG ini, kesehatan peserta didik dapat terpantau secara menyeluruh, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang sehat dan inklusif. Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan sosial dan penguatan sumber daya manusia nasional.

Dengan pelaksanaan program ini, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi akademik, tetapi juga memastikan kesiapan fisik dan mental siswa sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia. Ke depan, program serupa direncanakan terus diperluas dan diperkuat, termasuk dengan integrasi layanan gizi, kesehatan mental, serta pemantauan berkala, sehingga Sekolah Rakyat benar-benar menjadi model pendidikan berasrama yang holistik dan berkelanjutan.-