Month: August 2025
Berbagai Elemen Masyarakat Serukan Hormati Merah Putih, Tolak Bendera Bajak Laut
JAKARTA – Selama bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke -80, sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat menyerukan agar masyarakat menjunjung tinggi kehormatan Bendera Merah Putih serta menolak fenomena pengibaran bendera bajak laut yang sempat viral. Seruan ini menjadi pengingat bahwa simbol negara adalah perekat persatuan bangsa dan tidak boleh digantikan oleh ikon lain yang tidak memiliki
Bendera Bajak Laut Ancam Makna Sakral Kemerdekaan Indonesia
Oleh: Desi Trihartati)* Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah fenomena kontroversial muncul di media sosial dan sejumlah wilayah di tanah air terlihat adanya fenomena pemasangan bendera bergambar tengkorak yang lazim diasosiasikan dengan simbol bajak laut dikibarkan di tempat-tempat umum dan acara komunitas. Meski yang dimaksud adalah sebagai hal guyonan atau estetika alternatif, hadirnya simbol yang sangat
Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda
Jakarta – Pemerintah Pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belakangan menuai sorotan publik. Lonjakan tarif pajak di sejumlah daerah disebut sebagai keputusan murni pemerintah daerah dan DPRD setempat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan tudingan bahwa kenaikan
Pemerintah Pusat Pastikan Tidak Terlibat dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Daerah
Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan pajak di daerah, termasuk polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penegasan ini disampaikan untuk merespons anggapan bahwa kenaikan pajak terjadi akibat minimnya anggaran dari pusat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengimbau para kepala daerah untuk memastikan
Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah Bukan Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
Oleh: Effendy Satria )* Ketegangan politik lokal di Kabupaten Pati meningkat setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diumumkan oleh Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut awalnya menaikkan tarif hingga 250 persen, langkah yang memicu gejolak di masyarakat. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kemarahan sebagian warga terlanjur membesar dan berujung pada tuntutan agar
Pemerintah Pastikan Kebijakan Pajak Daerah Tidak Dipengaruhi Anggaran Pusat
Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang
Pemerintah Perkuat Upaya Lintas Sektor untuk Berantas Judi Daring di Indonesia
Oleh: Bara Winatha*) Fenomena judi daring (judol) di Indonesia kini menjadi persoalan serius yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Korban dari praktik ini tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga terjerat dalam lingkaran pinjaman online ilegal, tekanan psikologis, hingga kehancuran rumah tangga. Menyadari ancaman besar yang ditimbulkan, pemerintah bersama lembaga terkait, akademisi, hingga kelompok
Danantara Percepat Hilirisasi SDA untuk Buka Jutaan Lapangan Kerja
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah strategis untuk mendorong investasi di berbagai bidang strategis sekaligus membuka jutaan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat Indonesia. “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi
Danantara Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan aset mencapai Rp14.000 triliun atau hampir setara 1 triliun dolar AS, Danantara optimistis mampu mendorong laju ekonomi hingga 7 persen. Chief Economist Danantara Indonesia, Reza Yamora Siregar, mengatakan nilai aset yang dikelola Danantara mencakup sekitar
Program Hilirisasi Andalan Danantara untuk Buka Lapangan Pekerjaan
Oleh: Rahman Prawira)* Program hilirisasi andalan Danantara hadir sebagai sebuah terobosan strategis dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada nilai tambah produk, tetapi juga merupakan simbol komitmen kuat untuk melepaskan bangsa dari ketergantungan pada ekspor bahan