Month: August 2025
Hadirnya Koperasi Merah Putih Mampu Gerakkan Perekonomian Masyarakat
Oleh: Ferdiansyah Putra Dewa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangun dengan tujuan agar koperasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tiga kluster utama konsumsi, produksi/distribusi, dan pembiayaan koperasi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok murah, memperpendek rantai distribusi, serta memberi pinjaman lunak yang
Menolak Kehadiran Simbol Bajak Laut di Bulan Kemerdekaan
Jakarta – Sejumlah pihak menyesalkan pemasangan bendera bajak laut selama momentum Bulan Agustus 2025 yang identik dengan bulan Kemerdekaan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menghormati jasa para pahlawan. Oleh sebab itu, momen kemerdekaan harus dimaknai sebagai wujud rasa syukur. “Bagaimana generasi penerus bisa memaknai kemerdekaan
Pasca 17 Agustus, Kesetiaan pada Merah Putih Harus Lebih Diteguhkan dari Tren Bajak Laut
Oleh: Larissa Melani )* Momentum Kemerdekaan di bulan Agustus selalu menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air, utamanya saat HUT RI ke-80 17 Agustus 2025. Merah Putih, yang dikibarkan dengan penuh khidmat di seluruh penjuru negeri, bukan sekadar selembar kain, melainkan simbol persatuan, pengorbanan, dan kedaulatan bangsa. Namun, sejak menjelang perayaan HUT
Nasionalisme Tidak Boleh Luntur oleh Popularitas Bajak Laut Pasca 17 Agustus
Oleh: Raka Pratama )* Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Merah Putih yang berkibar di setiap sudut negeri adalah simbol kedaulatan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Namun, beberapa waktu terakhir muncul fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak ala bajak laut yang populer dari budaya populer
Kebijakan Tunjangan Rumah Lebih Efisien untuk Para Anggota DPR
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan lebih efisien dibandingkan penyediaan rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA). “Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA
Kompensasi Uang Rumah DPR Lebih Efisien, Bukan Kenaikan Gaji
Jakarta – Polemik soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa setiap anggota DPR bakal menerima kompensasi sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, pimpinan dan pejabat DPR menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk kenaikan gaji, melainkan langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR,
Kompensasi Uang Rumah DPR: Solusi Cerdas untuk Efisiensi Anggaran Negara
Oleh: Dhita Karuniawati )* Isu efisiensi anggaran negara selalu menjadi perhatian utama dalam setiap periode pemerintahan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan publik adalah fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di antara berbagai fasilitas tersebut, penyediaan rumah dinas atau akomodasi menjadi topik perbincangan yang hangat. Pemerintah dan DPR kini membuat
Tidak Ada Kenaikan Gaji DPR Tunjangan Rumah Dinas Lebih Efisien
Oleh: Rahman Prawira*) Dalam beberapa pekan terakhir, publik sempat dihebohkan dengan isu kenaikan gaji anggota DPR RI. Narasi yang beredar bahkan menyebut adanya wacana gaji baru hingga Rp90 juta per bulan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan reaksi beragam di masyarakat. Namun, klarifikasi dari pimpinan DPR maupun badan terkait membuktikan bahwa isu tersebut tidak benar. Pada kenyataannya
Naik Jadi Rp 274,7 Triliun, Pemerintah Pertegas Komitmen Sejahterakan Guru dan Dosen
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh guru, dosen, dan tenaga kependidikan melalui koreksi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang langsung bisa dirasakan oleh seluruh tenaga pendidik di Indonesia telah meningkat secara signifikan dari yang sebelumnya Rp178,7 triliun
Presiden Prabowo Pastikan Kesejahteraan Guru dan Dosen Lewat Lonjakan Anggaran Pendidikan
Oleh : Aditya Akbar )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmen kuatnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya yakni melalui lahirnya sebuah kebijakan fiskal yang jelas berpihak pada kesejahteraan dan nasib dari para guru dan dosen di Tanah Air. Lonjakan anggaran pendidikan yang dialokasikan secara langsung untuk para pendidik