Month: July 2025
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP
Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke
Mengapresiasi Persiapan Matang Pemerintah Kawal Kesuksesan PSU 2025
Oleh : Andi Ramli Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah. Dengan rentetan tahapan yang sudah mendekati puncaknya, kini seluruh pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas serta memastikan penyelenggaraan berjalan demokratis, tertib, dan damai. Hal ini menjadi momentum penting dalam pembuktian bahwa demokrasi
Pilkada Ulang 2025 Wajib Berlangsung Damai dan Demokratis
Oleh: Fajar Dwi Santoso Pilkada ulang tahun 2025 merupakan momen penting yang seyogianya dijadikan ajang untuk memperkuat fondasi demokrasi yang damai, jujur, dan adil. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, harapan terhadap berlangsungnya pesta demokrasi yang bermartabat menjadi komitmen bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Pemilu seharusnya menjadi ruang kontestasi ide dan
Mendukung Strategi Komprehensif Pemerintah Tangani Karhutla Riau
Oleh: Rey Utama )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman lingkungan yang krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Riau yang kerap menjadi sorotan internasional. Namun, langkah efektif pemerintah dalam menangani permasalahan ini layak mendapat perhatian lebih. Pemerintah tidak hanya menyiapkan mekanisme tanggap darurat, tetapi juga membangun sistem mitigasi risiko jangka panjang yang berbasis
Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Bencana Karhutla di Riau
Oleh: Arka Dwi Francesco)* Provinsi Riau kembali menjadi sorotan nasional akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Data hingga akhir Juli 2025 mencatat 790 hotspot di wilayah tersebut, dengan 27 titik api aktif yang tersebar di berbagai kabupaten. Dalam menyikapi kondisi yang mengkhawatirkan ini, Pemerintah Provinsi Riau di bawah
Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Efektif Hadapi Status Tanggap Darurat Karhutla
Pekanbaru – Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan koordinasi dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Wilayah ini tengah berada pada puncak musim kemarau yang ditandai dengan curah hujan sangat rendah dan munculnya ratusan titik panas. Kondisi ini mendorong ditetapkannya status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi Riau dan direspons dengan
Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla
Pekanbaru — Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas dan terukur dalam mencegah potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat drastis di Provinsi Riau. Melalui sinergi antar lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Provinsi Riau, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) resmi digelar sebagai solusi ilmiah untuk
Sekolah Rakyat Disambut Hangat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas
Bogor – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang tua. “Jadi tidak ada yang dipaksa. Semua melalui proses dialog dan persetujuan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai makan malam bersama siswa SRMP 10 Bogor.
Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan. “Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat
Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik
Oleh: Anik Tuniaty *) Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena