Month: July 2025
Apresiasi Langkah Pemerintah Rangkul Pihak Swasta Wujudkan Program 3 Juta Rumah Subsidi
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku swasta dan lembaga keuangan. Langkah konkret ini terlihat dari pembangunan Perumahan Cordova Emerald Estate di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembangunan yang direncanakan mencapai 900 unit rumah subsidi ini merupakan bentuk
Generasi Unggul Papua Dimulai dari Akses Makanan Bergizi
Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar
MBG di Papua Diperluas hingga Pelosok sebagai Wujud Pemerataan Gizi
JAYAPURA – Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua membawa angin segar bagi percepatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Keputusan pemerintah ini menjadi penanda bahwa pendekatan berbasis pengetahuan lokal, riset, dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama pemerintah dalam memperluas jangkauan dan
Pemerintah Pastikan Transparansi Peran Wamen sebagai Komisaris BUMN
Oleh: Puteri Arta Lestari )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang transparan, profesional, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah kepastian hukum dan transparansi yang diterapkan dalam pengangkatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Langkah ini bukan hanya
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Posisi Wamen Jadi Komisaris BUMN
Oleh Arif Nugroho )* Penempatan para wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini kembali mencuat setelah sejumlah penunjukan resmi diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan negara. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum
Pemerintah Tegaskan Penunjukan Wamen jadi Komisaris BUMN Berbasis Kebutuhan Strategis
Jakarta – Pemerintah menegaskan penunjukan wakil menteri (Wamen) sebagai komi-saris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan setelah Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti buka suara mengenai penugasannya sebagai Komisaris Utama PT Sarinah (Persero). Dyah Roro Esti menegaskan bahwa tugas utamanya tetap mendahulukan
Penunjukan Wamen sebagai Komisaris BUMN Optimalisasi Akses dan Keuntungan Strategis Lainnya
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan BUMN tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keuntungan strategis. Menurutnya, para Wamen memiliki kelebihan dalam akses, jejaring, dan kekuatan untuk mendorong sinkronisasi kebijakan, yang dibutuhkan dalam memperkuat tata kelola korporasi negara. “DPR RI sangat
Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih Guna Entaskan Kemiskinan
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di desa dan wilayah tertinggal, melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif strategis ini diyakini menjadi langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dari bawah. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan keberadaan 80
Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Desa Merah Putih
Oleh: Lestari Wulandari )* Pemerintah tengah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang diarahkan untuk memperluas akses ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Dalam rapat terbatas yang dipimpin secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto, dibahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan koperasi sebagai bagian
Koperasi Desa Merah Putih Dorong Semangat Ekonomi Gotong Royong
Jakarta – Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat berbasis kebersamaan, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai inisiatif kolektif yang mendorong semangat ekonomi gotong royong di tingkat akar rumput. Koperasi ini dirintis dari berbagai latar belakang profesi yang memiliki kesadaran bersama untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis solidaritas, produksi lokal, dan keadilan distribusi. Dengan fokus utama pada penguatan