Month: June 2025
Pemerintah Tegas Lindungi Raja Ampat dengan Cabut Izin Tambang Nikel
Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam menjaga kelestarian Raja Ampat dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan nikel. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada 10 Juni 2025. “Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat,”
PBNU Apresiasi Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang di Raja Ampat
JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan apresiasi tingginya terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai sebuah langkah yang progresif dalam menjaga kelestarian alam dan juga memastikan terwujudnya keadilan pada pengelolaan sumber daya alam di
Mengapresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat
Oleh : Rebecca Marian )* Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata terhadap seluruh rakyat di Indonesia, khususnya mereka di Bumi Cenderawasih dan lingkungan melalui adanya keputusan penting, yakni mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan tersebut bukan hanya sekadar kebijakan secara administratif belaka, melainkan
Ambil Langkah Tegas, Presiden Prabowo Stop Tambang Ilegal di Raja Ampat
Oleh : Saby Kossay )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan Raja Ampat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang nikel yang belakangan menjadi sorotan publik. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat pentingnya menjaga ekosistem wilayah tersebut dari ancaman kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kita sebagai masyarakat tentu diharapkan turut
Ketegasan Presiden Prabowo Selesaikan Polemik Administratif Empat Pulau
Oleh: Muhammad Rayhan )* Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah menanggapi secara cepat dan tegas polemik yang muncul terkait empat pulau di wilayah perbatasan, demi menjaga wibawa negara dan kepastian layanan publik. Presiden mengambil alih
Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Selesaikan Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara
Oleh: Fajar Dwi Santoso Langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung menangani sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepemimpinan yang tegas, responsif, dan mengedepankan persatuan nasional. Ketegasan ini penting mengingat sengketa batas wilayah, apalagi yang melibatkan identitas daerah, kerap menjadi isu sensitif yang dapat mengganggu
Presiden Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau, Masyarakat Diminta Tenang dan Percayakan Proses
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Langkah ini mendapat dukungan luas dari DPR RI, yang berharap penyelesaian ini berjalan secara objektif, tenang, dan tidak ditarik ke ranah politik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan
Prabowo Ambil Alih Polemik 4 Pulau, Banyak Pihak Apresiasi Langkah Tegas
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung mengambil alih penyelesaian polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, khususnya terkait status empat pulau di kawasan perbatasan. Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat dukungan dari berbagai kalangan politik. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menyebut penyelesaian persoalan batas wilayah ini harus segera dilakukan
Judi Daring Bukan Solusi Ekonomi, Masyarakat Diminta Lebih Waspada
Oleh : Made Prawira )* Praktik perjudian berbasis digital kini menjadi ancaman serius yang meresahkan berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya menyasar individu melalui media sosial dan aplikasi, kini aktivitas ini bahkan menyusupi situs-situs resmi milik pemerintah daerah, mengancam kepercayaan publik terhadap layanan digital serta memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak bisa dianggap remeh. Judi
Judi Daring Susupi Situs Pemda, Pemerintah Tempuh Tindakan Tegas
Jakarta — Judi daring kini kian marak dan bahkan menyusup ke situs-situs resmi milik Pemerintah Daerah (Pemda). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memberantas praktik ilegal ini. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan pihaknya melakukan patroli siber secara rutin