Day: May 14, 2025
Transaksi Turun 80 Persen, Pemerintah Makin Mantap dalam Menutup Celah Judi Daring
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring melalui langkah-langkah strategis yang tegas dan terukur. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online (Daring) mencatat capaian signifikan, transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas perjudian digital turun drastis lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika pada Januari hingga
Tegas dan Terukur, Strategi Pemerintah Tekan Transaksi Judi Daring Hingga 80 Persen
*) Oleh : Andi Mahesa Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan transaksi judi daring (online) secara signifikan patut diapresiasi sebagai capaian luar biasa dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional. Data terbaru dari Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menunjukkan bahwa upaya terpadu yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga telah membuahkan hasil nyata. Transaksi keuangan yang terkait dengan
Sekolah Rakyat Terima Ribuan Pendaftar, Langkah Strategis untuk Pemerataan Pendidikan
Jakarta – Antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat semakin membuktikan bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama bagi keluarga kurang mampu. Hingga awal Mei, tercatat lebih dari 5.000 pendaftar yang ingin bergabung dengan program ini. Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak sebagai langkah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus
Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Sekolah Rakyat, Jangkau Lebih Banyak Siswa dari Keluarga Miskin
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan inklusif yang digagas untuk menjangkau siswa dari kelompok ekonomi terbawah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Dorong Sekolah Rakyat Tambah Kapasitas untuk Putus Rantai Kemiskinan
Oleh : Debora Amanda )* Dalam upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis yang patut diapresiasi, yaitu mendorong peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi besar mengentaskan kemiskinan. Program Sekolah Rakyat yang selama ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, kini akan diperluas cakupannya, dengan target
Optimalkan Fasilitas Pendidikan, Sekolah Rakyat Tambah Kapasitas dan Lokasi Baru
Oleh : Nancy Dora )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan memperluas jangkauan dan kapasitas Sekolah Rakyat. Melalui arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, program ini ditargetkan mampu menampung lebih banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Inisiatif ini tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan menjadi fondasi
Forum Purnawirawan Bukan Representasi Resmi TNI, Klaim Politik Perlu Diluruskan
JAKARTA- Kemunculan forum yang mengatasnamakan purnawirawan TNI–Polri baru-baru ini menarik perhatian publik karena menyampaikan sejumlah tuntutan politik atas nama institusi. Namun, forum tersebut bukan bagian dari struktur resmi organisasi purnawirawan yang diakui negara. Penegasan ini menjadi penting untuk menghindari salah tafsir publik terhadap posisi resmi keluarga besar TNI dan menjaga netralitas institusi dalam ranah politik
Tegas Jaga Marwah TNI, PPAD Tolak Tuntutan Sepihak Purnawirawan
Jakarta – Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyatakan sikap tegas terhadap delapan tuntutan yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak mewakili sikap resmi organisasi maupun keseluruhan purnawirawan TNI AD. “Kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah
Jangan Terprovokasi oleh Forum yang Mengatasnamakan Purnawirawan TNI
Oleh : Sugianto raharja )* Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan pilar penting bagi keberlangsungan pembangunan. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi kebebasan itu memiliki batas: kepentingan bangsa yang lebih luas. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyikapi manuver politik yang mengklaim mewakili institusi strategis negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), menjadi keharusan. Baru-baru ini,
Rawan Misrepresentasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bukan Wadah Resmi
Oleh: Latea Latra *) Indonesia sebagai negara demokratis memberi ruang bagi kritik dan aspirasi, namun setiap tuntutan politik wajib mengikuti kaidah hukum dasar dan memperhatikan stabilitas nasional. Ide pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini adalah provokasi yang tidak didukung alasan berat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berpotensi mengganggu tatanan pemerintahan yang baru berjalan.