Day: May 11, 2025
Upaya Pemerintah dalam Menekan Peredaran Judi Daring Berbuah Hasil
Oleh: Rofila Putri )* Pemerintah Indonesia menunjukkan hasil nyata dari langkah tegas dan terkoordinasi dalam memerangi peredaran Judi Daring yang selama ini menjadi momok sosial dan ekonomi di masyarakat. Sinergi antarinstansi yang tergabung dalam satuan tugas pemberantasan Judi Daring telah membuahkan hasil signifikan, dengan penurunan drastis nilai transaksi serta pengungkapan jaringan pelaku yang kompleks. Data
MBG Hadir untuk Generasi Papua yang Lebih Sehat dan Tangguh
Merauke – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto kini mulai terasa dampaknya di berbagai daerah, termasuk Papua Selatan. Di Kabupaten Merauke, implementasi program MBG tidak hanya memperbaiki asupan gizi anak sekolah, tetapi juga memperkuat kehadiran negara serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat Papua. Komandan Kodim 1707/Merauke,
Pemerintah Targetkan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat Tahun 2025
Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya
Sekolah Rakyat Buka Peluang Baru bagi Guru dan Tenaga Pendidik
Jakarta – Pemerintah Indonesia membuka peluang besar bagi guru dan tenaga pendidik untuk berperan dalam Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya terlayani pendidikan formal. Program ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi
RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia
JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kini muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prof. Dr. Ibnu Sina
RUU KUHAP Tuai Apresiasi karena Akomodasi Pendekatan Restoratif
Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini dibahas DPR RI menuai apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru membawa banyak pembaruan positif, terutama karena telah disesuaikan dengan KUHP baru
Satgas PHK Wujud Kepedulian Pemerintah, Dorong Lapangan Kerja Baru Secara Berkelanjutan
Jakarta — Pemerintah dengan sigap dan penuh komitmen tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya akan bertugas merespons terjadinya PHK, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru secara luas dan berkelanjutan, sebagai bukti nyata
Pemerintah Gerak Cepat Bentuk Satgas PHK Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan
Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri. Pembentukan Satgas PHK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi tenaga kerja, khususnya mereka yang terancam atau terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden
Pengawasan Ketat Berhasil Kurangi Perputaran Uang Judi Daring
Jakarta – Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penurunan tajam perputaran uang hasil Judi Daring pada kuartal pertama 2025. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan, total dana yang berputar dari praktik ilegal tersebut selama Januari hingga Maret 2025 hanya mencapai Rp47 triliun. Jumlah ini menurun
Langkah Pemerintah Berhasil Menekan Peredaran Judi Daring di Tanah Air
Jakarta – Pemerintah menunjukkan hasil nyata dalam menekan aktivitas Judi Daring lewat pendekatan terpadu yang melibatkan pemanfaatan teknologi dan kerja sama lintas sektor. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah memperkuat Desk Pemberantasan Judi Daring dengan strategi berbasis teknologi untuk menjawab dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi daring. “Judi Daring bukan