Month: March 2025
UU TNI Pastikan Profesionalitas Prajurit
Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Perubahan ini memastikan bahwa TNI semakin adaptif dalam menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa
UU TNI Tidak Melanggar Supremasi Sipil, Waspadai Provokasi Penolakan
Jakarta – Polemik terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir, dengan berbagai pendapat yang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, Oktaria Saputra, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), mengajak untuk lebih memahami secara komprehensif sisi-sisi lain dari UU TNI yang baru disahkan tersebut. “Penting bagi kita
Waspada Aliran Sesat Tarekat Ana’ Loloa Sebar Ajaran Menyimpang
SULSEL — Masyarakat di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan keberadaan ajaran Tarekat Ana’ Loloa yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Ajaran yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau (56) itu mengklaim memiliki rukun Islam berjumlah sebelas dan mengajarkan bahwa ibadah haji dapat dilakukan di Gunung Bawakaraeng, bukan di Makkah.
MUI Tegaskan Tarekat Ana’ Loloa sebagai Aliran Sesat
SULSEL — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, secara resmi menetapkan Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa sebagai aliran sesat. Aliran yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Petta Bau (59) tersebut dinyatakan menyimpang setelah diketahui mengajarkan bahwa rukun Islam berjumlah sebelas dan ibadah haji tidak wajib dilaksanakan di Makkah. Penetapan tersebut dituangkan dalam maklumat MUI
Optimalisasi Rekayasa Lalu Lintas, Strategi Pemerintah Wujudkan Kelancaran Mudik
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti sistem one way dan ganjil genap, terbukti efektif dalam mengurai kepadatan dan mempercepat waktu tempuh pemudik. Saat meninjau arus mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama (KM 70) dan Gerbang Tol Kalikangkung (KM 414), Kapolri menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan secara bertahap
Kelancaran Arus Mudik Bukti Strategi Jitu Rekayasa Lalu Lintas
Jakarta – Kelancaran arus mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata efektivitas strategi rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah dan aparat terkait. Berbagai upaya, termasuk penerapan contra flow dan one way lokal, berhasil menjaga kelancaran pergerakan pemudik di berbagai titik krusial. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan peninjauan
Pemerintah Perkuat Sinergitas Wujudkan Stabilitas Keamanan Nyepi dan Idul Fitri
Oleh : Rangga Ramadhan )* Dalam rangka memastikan perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dengan aman dan kondusif, pemerintah terus meningkatkan sinergitas antara berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Sinergi ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin keamanan, toleransi, dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Wakil Presiden Gibran
Sinergitas TNI – Polri Pastikan Kenyamanan dan Kelancaran perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025
Oleh: Eleine Pramesti *) Perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025 menjadi momentum penting bagi umat Hindu dan Muslim di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelaksanaan dua hari besar ini, sinergitas antara TNI
Pemerintah Bersama DPR Telah Libatkan Publik dalam Pembahasan UU TNI
Oleh : Andi Mahesa )* Pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat fondasi pertahanan negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang demokratis, sangat penting bagi setiap kebijakan melibatkan kepentingan publik, termasuk dalam hal ini kebijakan terkait UU TNI. Tidak hanya itu, proses pembahasannya juga harus berlandaskan
UU TNI Transparan Perkuat Supremasi Sipil dan Profesionalitas Prajurit
Oleh: Rafel Simanjuntak *) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga serta meningkatkan profesionalitas prajurit. Dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan siap menghadapi ancaman global. Pemerintah memastikan bahwa perubahan