Day: March 21, 2025
Pemerintah Bantu Buka Lapangan Kerja untuk Korban PHK
Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif telah dicanangkan, termasuk penguatan pasar tenaga kerja, pengembangan proyek strategis nasional, dan perlindungan sektor industri utama guna menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat
Pemerintah Gerak Cepat Respon Gelombang PHK, Pastikan Perlindungan Pekerja
Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Pembatasan Angkutan Barang Upaya Pemerintah Pastikan Kelancaran Arus Mudik Libur Lebaran 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembatasan angkutan barang selama momen mudik Lebaran 2025 tidak dimaksudkan sebagai pelarangan total, melainkan sebagai langkah pengaturan terhadap moda kendaraan dengan ukuran tertentu pada puncak arus mudik. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan jutaan pemudik yang akan kembali ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Plt. Dirjen
Truk Tetap Bisa Beroperasi Saat Lebaran, Demonstrasi Supir Tak Relevan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pelarangan truk saat Lebaran, melainkan hanya pembatasan operasional guna memastikan kelancaran arus mudik. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang dilakukan segelintir pihak dinilai tidak relevan. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian menyeluruh dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus lalu lintas
Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi
Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat. “Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak
Pemerintah Bangun Dapur Umum MBG di Kawasan Transmigrasi
Jakarta – Pemerintah berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi. Program ini akan diterapkan di 154 wilayah permukiman yang berasal dari program transmigrasi. Pembangunan ratusan SPPG ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah Siapkan Pengamanan Pelaksanaan PSU
Jakarta – Pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025. PSU kali ini dilakukan di beberapa daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa seluruh persiapan
PSU Sukses dengan Dukungan Aparat dan Partisipasi Masyarakat
Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah berjalan dengan lancar dan kondusif. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara aparat keamanan, penyelenggara Pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan proses demokrasi berlangsung dengan baik. Polri bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah
Pemerintah Kawal PSU Agar Berlangsung Tertib
Oleh: Samuel Erza *) Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar berlangsung tertib dan sesuai dengan prinsip demokrasi. PSU merupakan bagian dari mekanisme pemilu yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan suara rakyat ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedural dalam pemungutan suara sebelumnya. Dengan
Pemerintah Serukan Tolak Politik Uang dalam Pemungutan Suara Ulang
Oleh: Dirandra Falguni Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangkaian Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Langkah tegas dalam pencegahan politik uang diambil guna memastikan bahwa