Tokoh Intelektual Muda Papua: Pembangunan Adalah Hak, Separatisme Bukan Solusi

Papua – Tokoh intelektual muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menegaskan bahwa pembangunan adalah hak dasar seluruh masyarakat Papua dan tidak boleh dihambat oleh aksi separatisme yang merusak tatanan sosial dan keamanan. Dalam pernyataannya, Charles mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ia menekankan bahwa separatisme bukanlah solusi atas tantangan yang dihadapi masyarakat Papua saat ini.

“Sudah saatnya kita sebagai orang Papua bersatu mendukung aparat keamanan untuk memberantas kelompok bersenjata seperti OPM yang selama ini hanya menebar ketakutan,” ujar Charles.

Ia menilai bahwa tindakan-tindakan OPM tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan, melainkan hanya memperparah penderitaan warga sipil. Oleh karena itu, dukungan terhadap aparat keamanan dan pemerintah sangat penting agar stabilitas daerah dapat terjaga.

Lebih lanjut, Charles mengapresiasi pendekatan humanis yang telah diupayakan pemerintah dalam menangani persoalan di Papua. Ia menilai bahwa penegakan hukum terhadap kelompok separatis harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Kita tidak ingin kekerasan dibalas dengan kekerasan. Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan melaporkan potensi ancaman di lingkungan masing-masing,” tuturnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Papua agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang disebarkan oleh kelompok separatis. Menurutnya, propaganda yang dibangun oleh OPM hanya bertujuan untuk menciptakan kegaduhan dan menanamkan rasa takut di tengah masyarakat.

“Mari kita jaga akal sehat dan bersikap kritis. Jangan biarkan informasi palsu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa,” tegas Charles.

Sebagai generasi muda Papua, Charles menekankan pentingnya membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan akses terhadap pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa cita-cita tersebut hanya bisa terwujud apabila situasi keamanan kondusif dan masyarakat kompak mendukung pembangunan.

Pemerintah, menurutnya, telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, dukungan terhadap langkah-langkah aparat keamanan dalam menegakkan hukum di wilayah rawan konflik menjadi penting demi melindungi masyarakat sipil.

Pemerintah pun terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh pelosok Papua, termasuk melalui pendekatan dialog dan penyelesaian damai terhadap konflik-konflik yang ada.