Tokoh Adat Papua Dukung Pemerintah Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal di Papua

Papua – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menertibkan dan menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Tanah Papua. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan hak-hak masyarakat adat Papua tetap terjaga. Penertiban tambang ilegal juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dukungan dari para tokoh adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting bagi keberhasilan kebijakan penertiban. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyatakan sikap tegas mendukung langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya Benhur Yaboisembut selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan juga selaku Tokoh Adat Papua, mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujar Benhur.

Benhur menegaskan bahwa ketegasan pemerintah merupakan langkah penting untuk memulihkan tata kelola sumber daya alam yang selama ini dirusak oleh praktik-praktik ilegal yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat adat dari dampak buruk eksploitasi alam yang tidak sesuai dengan aturan.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” lanjut Benhur.

Benhur juga menyoroti dampak langsung tambang ilegal terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada sumber air, hutan, dan tanah ulayat. Ia menilai penertiban tambang ilegal merupakan langkah krusial untuk menjaga keseimbangan alam Papua.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Lebih lanjut, Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk bersatu mendukung kebijakan pemerintah demi masa depan Papua yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat Tanah Papua, sehingga generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan di dalam mewujudkan pembangunan,” tutup Benhur.

Pemerintah menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di Papua akan dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan mengedepankan penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.