Tag: update
Serikat Pekerja Sambut Positif Rencana Penghapusan Outsourcing
Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapat sambutan positif dari kalangan serikat pekerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa mekanisme outsourcing selama ini telah melanggar hak asasi manusia karena menempatkan buruh dalam posisi yang lemah dan tidak pasti. “Outsourcing awalnya dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan
Komitmen Pemerintah Kian Kuat Menuju Kemandirian Energi
Oleh: Aldi Syahreza )* Langkah Indonesia menuju kemandirian energi semakin mendapat penegasan kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak hanya menyusun rencana strategis jangka panjang, tetapi juga menunjukkan tekad politik yang tinggi untuk mempercepat transisi energi. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dinilai sebagai kunci bagi kedaulatan energi
Outsourcing Dihapus, Pekerja Dapat Jaminan Sosial yang Layak
Oleh: Dina Wahyuni )* Langkah pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing tenaga kerja menjadi wujud nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan para pekerja. Melalui kebijakan yang dirancang secara bertahap dan penuh kehati-hatian, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya menjawab aspirasi yang telah lama disuarakan oleh berbagai kalangan buruh. Penghapusan sistem outsourcing, terutama yang melibatkan tenaga
Pemerintah Tegaskan Komitmen Hapus Outsourcing demi Kesejahteraan Buruh
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekadnya untuk menghapus sistem outsourcing demi mewujudkan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Ia menyampaikan bahwa langkah konkret akan segera diambil dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah badan penasihat presiden yang khusus menangani kebijakan ketenagakerjaan. “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera
Penghapusan Outsourcing Dianggap Solusi Permanen Atasi Upah Minimum
Oleh: Ira Lailatul )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap kesejahteraan pekerja melalui kebijakan strategis yang kini tengah digodok: penghapusan sistem outsourcing. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah ini tidak hanya merepresentasikan tekad politik untuk menyejahterakan buruh, tetapi juga menjadi jawaban atas permasalahan laten yang selama bertahun-tahun melekat pada sistem ketenagakerjaan nasional, salah satunya
Kecanduan Judi Daring Menyebabkan Kerugian Finansial dan Masalah Mental
JAKARTA – Fenomena kecanduan Judi Daring kian mengkhawatirkan karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental masyarakat. Psikiater RSUD Banyumas, dr. Hilma Paramita, Sp.KJ, menegaskan bahwa Judi Daring tidak bisa dianggap sepele. “Permainan ini merusak lebih dari sekadar keuangan pribadi. Banyak pasien yang datang mengalami kecemasan berat, depresi, bahkan muncul
Pemerintah Gencarkan Penutupan Situs Judi Daring Secara Masif
Oleh: Alya Maharani )* Pemerintah Indonesia semakin gencar menindak maraknya situs Judi Daring yang mengancam keamanan dan ketertiban nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sejak periode pemerintahan baru telah memblokir sekitar 1,3 juta konten Judi Daring. Angka ini terdiri dari lebih 1,19 juta situs judi daring dan sekitar 12 ribu konten negatif di media
Pemerintah Serukan Perang Terbuka terhadap Judi Daring
Oleh: Arif Rahman )* Pemerintah Indonesia menyatakan perang terbuka terhadap Judi Daring, menandai komitmen kuat untuk membersihkan ruang digital dari praktik ilegal yang mengancam ketertiban sosial dan ekonomi. Dalam periode sejak 20 Oktober 2024 hingga 7 Mei 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan keberhasilan memblokir lebih dari 1,5 juta konten judi daring. Pemblokiran ini
Judi Daring Menyebabkan Penurunan Produktivitas dan Kesejahteraan Keluarga
JAKARTA – Fenomena Judi Daring di Indonesia kini bukan sekadar isu hukum, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan keluarga. Pengamat Kebijakan Publik dan CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa aktivitas ilegal ini lebih banyak merugikan masyarakat daripada menguntungkan negara. “Keuntungan besar dari aktivitas ini hanya dinikmati oleh para bandar yang
Pemerintah Terus Dorong Upaya Koordinasi dan Edukasi Cegah Karhutla
PALANGKA RAYA — Menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung mulai Juni 2025, berbagai pihak terus memperkuat langkah antisipatif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya edukasi dan koordinasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam menghadapi ancaman ini. “Kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan