Tag: news
PUIC 2025 Angkat Isu Tata Kelola Pemerintahan sebagai Agenda Strategis Negara OKI
Jakarta – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) yang berlangsung pada 1215 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, mengangkat isu tata kelola pemerintahan sebagai agenda utama. Mengusung tema PUIC Silver Jubilee Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience, konferensi ini menandai peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak 1999 di
Sidang PUIC 2025 Dimulai, DPR RI Tunjukkan Kepemimpinan di Kalangan Negara Muslim
Jakarta – Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tengah berlangsung di Jakarta, menandai langkah penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara Islam. Dalam forum bergengsi ini, DPR RI tampil sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin yang aktif dalam mendorong sinergi antarparlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan
Rangkain PUIC Dimulai; Tegaskan Kiprah Strategis Indonesia dalam Menyatukan Dunia Islam
Oleh : Zahra Hanifah )* Rangkaian sidang PUIC OKI resmi dimulai, menandai langkah penting dalam upaya memperkuat solidaritas antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Forum ini mempertemukan parlemen dari negara-negara Muslim untuk membahas tantangan bersama dan menyusun langkah strategis yang mampu memperkuat posisi dunia Islam dalam tatanan global. Di tengah beragam isu kemanusiaan, geopolitik,
Penyusunan RUU KUHAP Selaras dengan Struktur dan Fungsi Tiap Lembaga Hukum
Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Penyusunan RUU KUHAP ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa struktur serta fungsi dari
Pemerintah Bentuk Satgas PHK untuk Lindungi Pekerja di Tengah Tekanan Ekonomi
Oleh: Farhan Farisan )* Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu, pemerintah mengambil langkah konkret dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai respons cepat terhadap ancaman PHK massal yang mulai menghantui sejumlah sektor industri dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan pembentukan satgas ini sebagai bentuk
RUU KUHAP Responsif Terhadap Prinsip Keadilan Restoratif
Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi ini adalah penguatan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice sebagai pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan hak
Satgas PHK Jadi Instrumen Pemerintah Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah lonjakan angka pengangguran serta menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan
RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia
JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kini muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prof. Dr. Ibnu Sina
Satgas PHK Wujud Kepedulian Pemerintah, Dorong Lapangan Kerja Baru Secara Berkelanjutan
Jakarta — Pemerintah dengan sigap dan penuh komitmen tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya akan bertugas merespons terjadinya PHK, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru secara luas dan berkelanjutan, sebagai bukti nyata
RUU KUHAP Tuai Apresiasi karena Akomodasi Pendekatan Restoratif
Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini dibahas DPR RI menuai apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru membawa banyak pembaruan positif, terutama karena telah disesuaikan dengan KUHP baru