Tag: Nasional
Banyak Aksi Demo UU TNI Karena Masyarakat Belum Pahami Informasi Utuh
Oleh: Andi Ramli Gelombang demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus bermunculan di berbagai daerah. Massa aksi turun ke jalan dengan membawa berbagai tuntutan yang didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak revisi tersebut. Namun, fenomena ini sesungguhnya lebih banyak dipicu oleh kurangnya pemahaman yang utuh terhadap substansi perubahan yang telah disahkan oleh
Hindari Anarkisme, Junjung Tinggi Sistem Judicial Review ke MK Soal UU TNI
Oleh: Citra Indriani Putri Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 20 Maret 2025. Keputusan ini menuai beragam reaksi, termasuk protes dari sebagian elemen masyarakat yang merasa khawatir terhadap perubahan regulasi tersebut. Namun, dalam negara hukum, setiap bentuk ketidakpuasan terhadap undang-undang harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional,
Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Penuh Partisipasi Publik
JAKARTA – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Meskipun hingga saat ini surat presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri belum diterima, DPR memastikan bahwa proses pembahasan nantinya akan berjalan secara transparan. Anggota Komisi
UU TNI Semakin Perjelas dan Batasi Keberadaan Prajurit di Ranah Sipil
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025. Sejumlah perubahan dalam regulasi tersebut semakin memperjelas dan membatasi keberadaan prajurit TNI di ranah sipil. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyoroti
Hindari Anarkisme, Junjung Tinggi Sistem Judicial Review ke MK Soal UU TNI
Oleh: Citra Indriani Putri Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 20 Maret 2025. Keputusan ini menuai beragam reaksi, termasuk protes dari sebagian elemen masyarakat yang merasa khawatir terhadap perubahan regulasi tersebut. Namun, dalam negara hukum, setiap bentuk ketidakpuasan terhadap undang-undang harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional,
Aksi Brutal OPM Menghambat Kemajuan Papua
Oleh: Imanuel Wanggai* Konflik yang terus berulang di Papua kembali menunjukkan wajah kejamnya dengan insiden penyerangan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Kejadian tragis ini bukan hanya merenggut nyawa seorang guru, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin menunjukkan tindakan yang bertolak belakang
Stok Listrik dan BBM Aman Selama Momentum Lebaran 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan pasokan energi nasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemantauan intensif guna memastikan ketersediaan energi selama arus mudik dan balik Lebaran
Kepala Suku Wosak Ruben Kalolik Kecam Keras Tindakan Keji OPM Terhadap Nakes dan Guru di Yahukimo
Papua Pegunungan – Kepala Suku Wosak Papua Pegunungan Ruben Kalolik mengecam keras tindakan brutal dan keji yang dilakukan OPM terhadap tenaga kerja kesehatan (Nakes) dan Guru di Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan. Menurutnya masyarakat didaerahnya di Papua Pegunungan ingin hidup damai dan tenang karena masyarakat disini semuanya tenang. Ruben Kalolik juga menyampaikan kekecewaan dan ketidak senangannya
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan dan BBM Jelang Lebaran 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 dalam kondisi aman dan terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi serta stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi
Pemerintah Jamin Kelancaran Distribusi BBM dan Pangan Sambut Lebaran 2025
Oleh: Nurul Janida )* Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan pangan berjalan lancar. Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso, dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut memantau pelaksanaan Gerakan Pangan