Tag: Indonesia
Eks Panglima OPM: Program MBG Demi Generasi Muda Papua Sehat dan Produktif
Jayapura – Yusen Tabuni, mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Sebagai tokoh masyarakat di Wamena, ia menilai program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam meningkatkan gizi anak-anak. “Program Makan Bergizi Gratis sangat membantu masyarakat Papua, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi berkualitas,”
Mantan Panglima OPM Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Papua
Papua Pegunungan – Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yusen Tabuni, menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat di Wamena, ia menilai program ini memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak Papua. “Saya pribadi mendukung program pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis,” ujar Yusen Tabuni. Ia menilai
UU TNI Mempertegas Peran Militer dalam Keamanan Tanpa Intervensi Politik
Oleh: Budi Harikusuma )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran militer tanpa melanggar prinsip demokrasi. Pemerintah dan DPR memastikan bahwa perubahan dalam regulasi ini tetap berpegang pada supremasi sipil serta tidak membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam politik atau sektor sipil yang tidak relevan dengan pertahanan negara. Dalam pembahasannya,
UU TNI Memastikan Keamanan Tanpa Mengurangi Supremasi Sipil dalam Negara Demokratis
JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025. Revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 ini mencakup beberapa aspek penting, seperti kedudukan TNI, peluang anggota aktif menduduki jabatan sipil, perluasan operasi militer selain perang, serta perpanjangan batas usia pensiun
UU TNI Menjaga Keseimbangan antara Militer dan Sipil dalam Kerangka Negara Hukum
JAKARTA – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, setelah melalui pembahasan yang panjang dan menerima berbagai masukan dari masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa revisi ini tetap menjaga supremasi sipil dan tidak membuka peluang bagi kembalinya Dwifungsi TNI. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat, tetapi
Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk Mengatur Akses Media Sosial Anak
Oleh: Sintya Sari )* Pemerintah semakin serius dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital dengan menyiapkan kebijakan baru yang akan mengatur akses mereka ke media sosial. Saat ini, sekitar sepertiga pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak. Tanpa regulasi yang memadai, mereka rentan terpapar berbagai ancaman seperti konten berbahaya, eksploitasi daring, hingga gangguan psikologis akibat
Pemerintah Susun Regulasi Baru untuk Batasi Usia Pengguna Media Sosial
JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk membatasi usia pengguna media sosial demi melindungi anak-anak dari dampak negatif ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan aturan ini akan disusun melalui peraturan pemerintah terlebih dahulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat. “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih
Makan Bergizi Gratis Membangun Papua yang Sehat dan Sejahtera
Oleh : Beniko Nawipa )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua membawa dampak positif yang luas, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan kebutuhan harian yang tinggi akan bahan pangan, program ini memberikan peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan nelayan setempat. Peningkatan permintaan ini diharapkan dapat memperkuat
Sekolah Rakyat Dorong Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan
Jakarta, Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok miskin ekstrem. “Semua biaya di Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah,
Pemerintah Targetkan 53 Sekolah Rakyat Beroperasi Tahun Ajaran Baru 2025
Oleh: Delvi Rahayu )* Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat beroperasi tahun ajaran baru 2025 sebagai bagian dari program besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sekolah berasrama ini dalam memutus