Tag: Indonesia
Mengapresiasi Kebijakan Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Pemerintah Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Oleh: Marshall Emasa *) Pemerintah sekali lagi mengambil langkah konkret untuk memastikan arus mudik hingga arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar dengan menghadirkan kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat. Langkah ini tidak hanya menjadi angin segar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan saat libur Lebaran, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya transportasi di
Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Sukses Dorong Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025
Oleh : Rivka Mayangsari*). Mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan strategis, termasuk diskon tarif tol dan tiket pesawat, terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pemudik. Ditambah dengan sinergi antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan berbagai pemangku kepentingan, perayaan Idulfitri tahun ini berlangsung lebih
Diskon Tarif Tol Diyakini Mampu Dukung Kelancaran Arus Balik
Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan potongan tarif tol sebesar 20% guna mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2025. Diskon ini berlaku pada 3–5 April dan 8–10 April 2025, mulai pukul 05.00 WIB. Kebijakan ini diterapkan untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga GT Cikampek Utama. VP Corporate Secretary PT Jasa Marga,
Masyarakat di Berbagai Wilayah Apresiasi UU TNI
Oleh : Aristika U )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beberapa waktu lalu menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Namun demikian, UU ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Mereka melihat undang-undang ini sebagai langkah penting dalam memperkuat TNI sebagai institusi yang profesional
Penolakan UU TNI Wajib Diselesaikan Lewat Hukum, Demonstrasi Rentan Ditunggangi
Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan
DPR Ajak Masyarakat Selesaikan Sengketa UU TNI Melalui Mekanisme Hukum
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi derasnya penolakan masyarakat sipil terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU yang telah disahkan kini menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menegaskan bahwa judicial review merupakan jalur konstitusional yang sah bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap regulasi tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave
Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat Sukseskan PSU di Berbagai Wilayah
Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menegaskan komitmennya dalam memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan lancar dan sesuai dengan asas demokrasi yang bersih dan adil. Namun demikian, partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu menjadi kunci keberhasilan even tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam rapat virtual kesiapan PSU
Komitmen Pemerintah Sukseskan Pemungutan Suara Ulang yang Berintegritas dan Demokratis
Oleh : Dian Ananda Putri )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Meski berlangsung di tengah suasana libur Idulfitri, seluruh elemen negara menunjukkan kesigapan luar biasa demi memastikan setiap tahap PSU berjalan tertib, aman, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Langkah ini mencerminkan kematangan sistem
Cek Kesehatan Gratis Bagi Pemudik Turunkan Resiko Perjalanan
Oleh: Bara Winatha )* Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh jutaan masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Namun, perjalanan mudik yang panjang dan melelahkan sering kali meningkatkan risiko kesehatan bagi para pemudik dan pengemudi. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan program pemeriksaan
Pemerintah Dorong Pemudik Ikuti Cek Kesehatan Gratis Selama Arus Balik
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus berupaya memastikan kesehatan dan keselamatan para pemudik selama arus balik Lebaran 2025 dengan menyediakan layanan cek kesehatan gratis di berbagai titik strategis. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, meninjau langsung pos kesehatan bagi pengemudi untuk memastikan kesiapan layanan ini. Kami ingin memastikan masyarakat dapat mudik dalam