Tag: Indonesia
Dukungan Mengalir untuk Strategi Negosiasi RI Hadapi Tarif Trump
Jakarta – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan. Tarif tambahan hingga 32 persen terhadap berbagai produk, termasuk tekstil dari Indonesia, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekspor nasional. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Sejumlah pihak dari pelaku industri hingga tokoh pemerintahan menyatakan dukungan terhadap langkah negosiasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Terapkan Triple Intervention, RI Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global dan Ancaman Tarif Trump
Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons cepat kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April 2025. Kebijakan yang mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia dinilai dapat memberikan tekanan besar pada ekonomi nasional, khususnya nilai tukar Rupiah. banner 336×280 Bank Indonesia (BI) langsung mengaktifkan strategi triple intervention guna menjaga
OPM Bunuh Warga Sipil: Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat di Papua
Papua Pegunungan – Aksi biadab kembali dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dan membunuh sejumlah warga sipil di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Para korban diketahui berprofesi sebagai pendulang emas dan tidak memiliki kaitan dengan unsur militer. Tindakan keji ini dinilai sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk nyata
Mengutuk Kekejaman OPM dan Mengedepankan Perdamaian Papua
Oleh: Dominggus Alam *) Konflik berkepanjangan di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sipil. Kekerasan yang mereka lakukan, seperti penembakan, penyanderaan, dan ancaman terbuka terhadap aparat keamanan serta warga tak berdosa, bukan hanya melanggar prinsip kemanusiaan, tetapi juga menghambat upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Salah
RUU KUHAP Jadi Momentum Perbaikan, DPR Gandeng Publik
Jakarta — Komisi III DPR RI membuka pintu partisipasi publik secara luas dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Keterlibatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk berdialog di Kompleks Parlemen, dinilai sebagai bukti nyata komitmen DPR terhadap transparansi legislasi. Pengamat Komunikasi Politik Silvanus Alvin mengapresiasi langkah Komisi III sebagai bentuk kolaborasi publik. “Saya melihat ini
Pemerintah Jaga Stabilitas Pasar dan IHSG Pasca Keputusan Tarif Trump
Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan terukur dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur diplomasi ekonomi daripada retaliasi langsung. Dalam
Pemerintah Tetap Sinergis Rumuskan Respon Cepat Antisipasi Pelemahan Rupiah Akibat Kebijakan Tarif Trump
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan ketangguhannya dalam merespons dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS, Donald Trump. Kebijakan tarif tersebut telah memicu ketidakpastian di pasar global, yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar rupiah dan perekonomian domestik. Namun langkah-langkah cepat sudah diambil oleh pemerintah, yang didukung dengan sinergi antara berbagai pihak, guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di
Menyongsong Reformasi Peradilan Melalui RUU KUHAP yang Adaptif
Oleh : Bagas Diantara )* Langkah strategis DPR RI dalam menyetujui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai usul inisiatif patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam membangun sistem hukum yang semakin adaptif terhadap kemajuan zaman. Dengan usia lebih dari empat dekade, KUHAP yang lahir pada 1981 telah berperan penting dalam membentuk praktik peradilan
Mendukung Komitmen Pemerintah dalam Pembahasan RUU KUHAP Secara Transparan
Oleh : Naura Astika Pembaruan hukum, khususnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan langkah strategis dan penting yang diambil oleh pemerintah untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan dinamika zaman. Pemerintah bersama DPR secara aktif membahas RUU KUHAP dengan tujuan utama meningkatkan kualitas peradilan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin efisiensi dan transparansi dalam
Revisi KUHAP Usung Keadilan Restoratif
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan melanjutkan pembahasan RUU KUHAP yang dinilai sebagai langkah strategis dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa pembahasan akan dilakukan secara intensif dan ditargetkan rampung dalam waktu singkat. “Jadi paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang