Tag: BUMN
Kolaborasi Antar Instansi Optimalisasi Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh : Yola Amanda Sari )* Pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas di Indonesia. Di tengah upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik, sinergi antarinstansi menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan strategi antikorupsi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Sinergi Pemda dan DPRD Kunci Penting Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
Oleh : Andi Mahesa )* Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda nasional yang terus digalakkan oleh berbagai pihak. Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada keberanian aparat penegak hukum atau keberadaan regulasi semata. Di balik semua itu, terdapat peran strategis dari pemerintah daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi ujung tombak pengambilan
Mendukung Komiten Presiden Prabowo Optimalisasasi Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah kementerian dan lembaga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu instansi yang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi. Menteri PANRB Rini
KPK Pastikan UU BUMN Sinergis dengan Upaya Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. KPK menilai UU tersebut tetap sejalan dengan kewenangan lembaga antikorupsi dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pejabat BUMN. Ketua KPK
Presiden Prabowo Dorong Transparansi dan Profesionalisme dalam Pengelolaan Danantara
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia secara transparan dan profesional sebagai kunci mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Dalam Town Hall Meeting Danantara Indonesia 2025 bertajuk “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN” yang digelar di Jakarta Convention Center. Saat menyampaikan arahannya di hadapan 1.500 pimpinan BUMN, Prabowo menekankan bahwa Danantara adalah aset strategis
Ratusan Perusahaan BUMN Resmi Dikelola Danantara Secara Profesional dan Transparan
Oleh: Eleine Pramesti *) Transformasi tata kelola perusahaan milik negara telah memasuki babak baru dengan kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang kini resmi mengelola ratusan perusahaan BUMN secara profesional dan transparan. Langkah ini menjadi simbol konkret dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan BUMN agar lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil
Optimisme Danantara Mampu Kelola Aset Secara Transparan untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Oleh : Jodi Mahendra )* Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga investasi strategis yang bertujuan mengelola aset negara secara efisien dan transparan. Dengan potensi pengelolaan aset mencapai lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp14.670 triliun, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Langkah
Kehadiran Danantara Jaga Stabilitas Pertumbuhan Himbara dan Perekonomian Nasional
Jakarta – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi angin segar dalam menjaga stabilitas pertumbuhan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Sebagai pemegang saham pengendali (PSP) atas bank-bank Himbara, Danantara berperan penting dalam memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi investasi, dan menciptakan sinergi antar-BUMN untuk memperluas kontribusi terhadap sektor-sektor strategis nasional.