Sinergi Lintas Sektor Percepat Pemulihan Aceh, Pemerintah Tegaskan Tolak Provokasi Separatis

Aceh – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas jaringan logistik dan memulihkan konektivitas wilayah Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Upaya tersebut dilakukan secara paralel dengan penguatan stabilitas keamanan dan persatuan masyarakat, agar proses pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan optimal tanpa gangguan provokasi yang berpotensi memecah belah.

Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bergerak cepat memulihkan akses vital yang sempat terputus akibat bencana. Salah satu fokus utama adalah ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara yang menjadi urat nadi distribusi logistik dari Banda Aceh menuju Sumatera Utara.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” tegas Menteri PU, Dody Hanggodo.

Pemerintah menargetkan seluruh jembatan darurat rampung pada akhir Desember agar mobilitas ekonomi Aceh awal 2026 dapat kembali normal.

Upaya pemulihan infrastruktur tersebut berjalan beriringan dengan misi kemanusiaan yang digencarkan TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi akibat jembatan putus dan jalan rusak parah, TNI AU mengerahkan unit helikopter guna menyalurkan ribuan ton beras dan bantuan logistik.

Distribusi difokuskan ke tujuh desa di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, dengan jalur udara sebagai satu-satunya akses yang memungkinkan.

Di tengah fokus pemulihan, aparat keamanan juga dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas wilayah. Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe pada Kamis (25/12/2025) dinilai sarat provokasi dan berpotensi mengeksploitasi situasi bencana.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa aparat TNI-Polri telah mengedepankan langkah persuasif sebelum melakukan pembubaran terukur.

“Namun, karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” kata Freddy di Jakarta.

Freddy menegaskan bahwa pengibaran simbol separatis bertentangan dengan kedaulatan NKRI dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyesalkan insiden tersebut.

“Masyarakat Aceh sedang berduka. Tetap jaga kekompakan dan bahu-membahu membantu korban bencana. Jauhkan sikap arogansi,” tuturnya.

Sejumlah pengamat menilai ketegasan aparat penting untuk menjaga perdamaian Aceh. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah menyebut pengibaran simbol GAM mencederai komitmen damai.

“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri,” ujarnya.

[w.R]