Semarak Hari Pahlawan, Dukungan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Untuk Soeharto Kian Meluas

Jakarta — Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat dari berbagai lapisan masyarakat dan tokoh bangsa. Banyak kalangan menilai, Soeharto layak menyandang gelar tersebut atas jasa-jasanya yang besar dalam menjaga stabilitas nasional, membangun ekonomi, serta meletakkan dasar pembangunan yang masih dirasakan hingga kini.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberikan gelar kehormatan kepada Soeharto. Menurutnya, MPR telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk dukungan moral dan kelembagaan.

“MPR telah menulis surat menyatakan bahwa kami mempersilakan kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk memberi penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto. Beliau telah menyelesaikan seluruh proses hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar Muzani.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi meminta masyarakat menyikapi dinamika yang muncul dengan bijaksana. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan dan mekanisme pemberian gelar pahlawan nasional telah mengikuti prosedur resmi.

“Masyarakat diharapkan arif dalam menyikapi pro dan kontra. Proses penetapan gelar telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Prasetyo.

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi dan tokoh agama. Ketua Komisi Fatwa Universitas Indonesia, Asrorun Ni’am Sholeh, menilai penghargaan terhadap Soeharto merupakan bagian dari etos keagamaan dan kebangsaan.

“Penghargaan kepada pemimpin yang telah wafat bukan semata urusan politik, melainkan cerminan etos keagamaan dan kebangsaan untuk menghormati jasa dan kebaikan yang telah diwariskan bagi bangsa,” jelas Asrorun.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kiprah Soeharto dalam memulihkan dan meningkatkan ekonomi nasional tidak bisa dipungkiri.

“Soeharto telah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia dan membawa peningkatan yang signifikan, terutama setelah masa-masa sulit pascakemerdekaan,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, yang menilai keberhasilan Soeharto menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi salah satu dasar kuat pemberian gelar tersebut.

“Selama 32 tahun kepemimpinannya, Soeharto mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Itu adalah pencapaian yang besar dalam sejarah bangsa,” kata Dave.

Dukungan akademik turut datang dari Yusup Rahman Hakim, Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS).

“Kebijakan Soeharto memberi dampak besar bagi penguatan kapasitas negara, terutama dalam pendidikan dasar, administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan. Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak mendapat gelar itu,” ujarnya.

Suara dari kalangan muda juga tak kalah lantang. Muhammad Yunus, Ketua Pemuda Sumut sekaligus Wakatun Pemuda Pancasila, yang menyebut Soeharto sebagai figur pembangun yang meletakkan fondasi kemajuan bangsa.

“Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto memimpin Indonesia dalam masa sulit dan berhasil mengarahkan bangsa menuju stabilitas. Beliau meletakkan dasar pembangunan nasional — dari swasembada pangan, pembangunan ribuan sekolah dan rumah sakit, hingga pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen selama dua dekade,” kata Yunus.

Ia menambahkan, sikap tegas Soeharto pasca G30S/PKI menunjukkan komitmennya dalam menjaga ideologi bangsa.

“Beliau mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan negara dari ancaman komunisme. Itu bentuk nyata pengabdian seorang patriot,” pungkas Yunus.

Berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap Soeharto bukan sekadar urusan masa lalu, melainkan refleksi kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa tokohnya. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai akan menjadi simbol rekonsiliasi sejarah dan semangat kebangsaan yang menghormati kontribusi nyata bagi Indonesia. (*)