Sekolah Rakyat: Inisiatif Presiden Prabowo untuk Pendidikan Anak Miskin di Wilayah 3T

Jakarta — Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal. Berdasarkan data BPS, terdapat lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa konsep boarding school sangat cocok diterapkan di kawasan transmigrasi seperti Papua dan Sumba Timur.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Iftitah.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pendidikan menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat berdaya secara mandiri dan berkelanjutan.

Saat ini, sudah terdapat 63 Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi. Targetnya akan bertambah menjadi 100 sekolah pada pertengahan Agustus dan mencapai 159 sekolah di awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan makanan bergizi tiga kali sehari dan mengikuti asesmen bakat berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Sekolah Rakyat akan sangat relevan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antarkementerian, efektivitas program akan meningkat, dan pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tutup Iftitah.

[edRW]