Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Perlindungan Sosial Kian Diperkuat

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau yang populer dikenal dengan pemerintahan Pragib, capaiannyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial semakin terasa di tengah masyarakat. 

Salah satu tonggak penting yang menjadi perhatian nasional adalah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 yang mulai cair pada Oktober 2025. Tidak hanya itu, tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 900 ribu bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) memberikan angin segar di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan BLTS sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut, yakni Oktober, November, dan Desember 2025, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 900 ribu dalam sekali pencairan. Program ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat terutama keluarga miskin di desil 1 hingga 4 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLTS ini bukan pengganti bansosreguler seperti PKH dan BPNT, melainkan tambahan yang dirancang untuk memperkuat jaringan perlindungan sosial. Dari total 35 juta lebih KPM yang mendapat BLTS, sekitar 20,88 juta keluarga adalah penerima lama yang menerima penebalan bantuan, sedangkan sisanya adalah penerima baru yang mulai merasakan manfaat program ini. Jika dihitung dengan asumsi rata-rata empat anggota per keluarga, maka sekitar 140 juta jiwa kini menikmati perlindungan sosial yang lebih baik.

Secara total, BLTS yang disalurkan mencapai Rp 31,45 triliun. Jika digabungkandengan program bansos reguler yang berjalan sepanjang tahun, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 110,718 triliun untuk perlindungan sosial pada 2025. Ini menjadikan tahun ini sebagai tahun dengan anggaran bantuan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Rincian program bansos tahun ini menunjukkan fokus pemerintah pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, Program Keluarga Harapan murni menjangkau hampir 400 ribu keluarga dengan alokasi Rp 2,8 juta per keluarga per tahun, sementara bantuan sembako menyasarlebih dari 8,6 juta keluarga dengan nilai Rp 2,4 juta per keluarga per tahun.

Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa penyaluran BLTS tahap 4 akan dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025. Dalam tiga bulan ke depan, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan tambahan Rp 300 ribu per bulan yang langsung dapat dicairkan sekaligus Rp 900 ribu. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia, sehingga akses bagi masyarakat sangat mudah dan tepat waktu.

Program BLTS ini merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di awal tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan terus menambah cakupan dan nilai bantuan sosial. Anggaran bansos yang semula dipatok Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM kini meningkat signifikan menjadi Rp 110 triliun lebih, menandakan prioritas pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial.

Selama satu tahun terakhir, program bansos yang dikembangkan pemerintahanPragib berhasil menjangkau jutaan keluarga miskin yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. Melalui BLTS, PKH, dan BPNT, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan langsung, tapi juga memperkuat daya beli masyarakat, sehingga mampu mendorong konsumsi domestik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Dampak nyata ini terlihat dari peningkatan kualitas hidup penerima manfaat yang kini dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan lebih baik. Bansos yang diberikan menjadi pelindung sekaligus motivasi bagi keluarga kurang mampu untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Selain itu, bantuan pangan non tunai memastikan kecukupan gizi bagi anak-anak penerima manfaat, yang berdampak positif pada kesehatan dan perkembangan generasi muda.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menegaskan komitmennya untuk fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan. Program bansosyang terus ditingkatkan nilai dan cakupannya adalah bukti nyata dari janji tersebut.

Kebijakan penambahan BLTS merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di masa yang masih penuh ketidakpastian akibat dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data, pemerintah berhasil menyalurkan bantuan tepat sasaran, menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Meski capaian satu tahun ini sudah mengesankan, tantangan ke depan tetap besar. Pemerintah harus terus mengawasi efektivitas penyaluran bansos, memastikanakurasi data penerima manfaat, dan mendorong sinergi antar kementerian serta lembaga terkait agar program perlindungan sosial berjalan optimal.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi juga menjadi fokus penting ke depan. Bantuan sosial harus menjadi jembatan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, bukan sekadar subsidi jangka pendek.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial

[edRW]