Presiden Prabowo Targetkan Nol Insiden MBG, IDI Nyatakan Dukungan Penuh

Jakarta– Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target nol insiden atau zero accident dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9), Presiden menilai capaian distribusi MBG cukup signifikan, namun belum sepenuhnya memuaskan.

“Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” kata Prabowo.

“Ini tidak membuat kita puas dengan itu!” lanjutnya.

Kepala Negara membandingkan capaian Indonesia dengan Brasil yang memerlukan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat.

“Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat. Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” katanya.

Presiden menegaskan MBG telah memberi dampak besar bagi perbaikan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Meski target penerima manfaat ke depan akan ditingkatkan hingga 82 juta orang, Presiden Prabowo menilai percepatan harus dilakukan secara hati-hati.

Presiden juga mengungkapkan langkah korektif yang telah dijalankan pemerintah, seperti memperketat SOP di dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, dan kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi harus diuji dulu semua,” ujarnya.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, menegaskan pihaknya menyambut baik program ini karena mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Ia menambahkan tentang perlunya peningkatan pengawasan kualitas yang lebih baik terhadap program tersebut.

“Program MBG perlu dibuat quality control yang lebih baik untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan,” tutur dr. Slamet.

IDI menyatakan siap mendukung pemerintah melalui keterlibatan dalam pengawasan mutu di 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia serta mendorong agar cakupan program diperluas ke kelompok rentan lainnya.*