Pengawasan Dana Bencana Sumatera Diperketat, Presiden Prabowo: Tidak boleh ada korupsi!

Jakarta – Pemerintah memastikan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana bantuan banjir dan longsor di Sumatera guna mencegah praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap terlibat langsung mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah situasi darurat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya integritas seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan agar dana kemanusiaan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. “Kami mengingatkan agar tidak main-main dengan dana kemanusiaan ini,” kata Setyo.

Menurutnya, KPK akan menurunkan unit terkait untuk memastikan pengawasan berjalan efektif di lapangan. “Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian, apakah korsup atau pencegahan, untuk melihat langsung agar tidak terulang penyimpangan berkaitan dengan bantuan dan donasi masyarakat,” ujarnya.

Setyo menjelaskan, penanganan bencana memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi karena banyaknya jalur masuk bantuan, baik dari pemerintah maupun donasi publik.

“Permasalahannya, pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi, ada yang langsung, ada yang melalui lembaga tertentu,” katanya. Karena itu, kehadiran KPK dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada korban.
Sebagai langkah konkret, KPK turut menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar penyaluran donasi masyarakat lebih terstruktur dan mudah diawasi. “Ini menjadi salah satu upaya kami mendukung pemerintah supaya proses penyaluran bantuan sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Setyo.

Sikap tegas KPK tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penanganan bencana bebas dari korupsi. Dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (7/12/2025) malam, Presiden menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya. Kita butuh setiap kemampuan dan butuh setiap uang kita ini untuk hadapi kesulitan rakyat,” tegas Prabowo.

Presiden juga meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memastikan proyek penanganan bencana berjalan bersih.

“Kepolisian semua pihak, periksa juga Pemda, catat, kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” ujarnya.

Ia turut memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan korban bencana.***