Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Wilayah Konservatif Raja Ampat

RAJA AMPAT — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservatif Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan, yakni adanya pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan.

Langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keberlanjutan ekosistem strategis nasional dan global.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” tegas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kawasan geopark Raja Ampat agar bisa tetap lestari dan terbebas dari berbagai upaya eksploitasi yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyambut dengan positif adanya keputusan Presiden Prabowo Subianto itu.

Ia menyebut bahwa langkah pencabutan IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampar sebagai wujud keberanian politik dan keberpihakan yang nyata terhadap kelestarian lingkungan.

“Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat,” ujar Bambang.

Menurutnya, pencabutan izin di wilayah konservasi bukanlah akhir, melainkan justru menjadi awal dari komitmen baru negara dalam pemulihan ekologis.

Ia juga menegaskan bahwa Raja Ampat sejatinya merupakan aset ekologis dunia yang wajib untuk terus dijaga keberlanjutannya.

“Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Presiden ingin Indonesia maju dari sektor sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menambahkan bahwa pemerintah terus memantau kondisi di Raja Ampat dan melakukan penyesuaian dari berbagai kebijakan secara jauh kebih adaptif.

“Kita akan bertindak adaptif demi menjamin keberlangsungan pariwisata yang seimbang antara ekonomi, ekologi, dan budaya lokal,” ungkapnya.

Widiyanti menegaskan bahwa spot-spot ikonik seperti Manta Point dan Cape Kri tetap dibuka, serta kini bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi seluruh masyarakat lokal di sana.

Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak secara lintas sektor seperti TNI–Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam menjaga kawasan konservasi tersebut sebagai warisan ekowisata dunia.

Seluruh hal tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa pemerintah tengah terus meningkatkan berbagai upaya perlindungan wilayah konservatif di Raja Ampat. (*)

[edRW]