Pemerintah Targetkan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat Tahun 2025

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan bagi keluarga miskin.

“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ujar Presiden.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap: ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, serta sarana olahraga. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi tertinggi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur telah mencapai tahap signifikan.

“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memperhatikan kesiapan menyeluruh, termasuk fasilitas penunjang dan keberadaan lahan.

“Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat di tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat. Mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045, dengan target setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dalam lima tahun mendatang. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan program ini melalui dukungan yang berkelanjutan.