Pemerintah Siapkan 14.882 Unit Rumah untuk MBR di Papua

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Papua melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebanyak 14.882 unit rumah layak huni diajukan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari program nasional penyediaan tiga juta rumah.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menjelaskan bahwa pengajuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan Papua Cerdas, Sejahtera, Harmoni (CERAH), terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“kami telah melakukan pertemuan dengan Kementerian PKP membahas pembangunan tiga juta rumah layak huni. Untuk Papua, kami mengajukan 14.882 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota,” ujar Mathius Fakhiri di Jayapura, Rabu (12/11).

Ia merinci, pembangunan rumah akan tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit, serta Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit.

Menurut Mathius, program tersebut menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Ia berharap sinergi lintas kementerian dapat mempercepat realisasi pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini belum memiliki hunian layak.

“Program rumah layak huni sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik usulan Pemerintah Provinsi Papua dan menegaskan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan perumahan rakyat di Tanah Papua.

“Kami tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk pembangunan perumahan yang merupakan bagian dari terobosan Presiden Prabowo dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat,” kata Maruarar Sirait.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan penyelarasan data antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Saya minta agar data rakyat Papua diperhatikan dengan baik. Data dari BPS akan kami koordinasikan melalui dinas dan direktorat terkait agar program ini benar-benar tepat guna,” ujarnya.

Pemerintah optimistis bahwa penyediaan ribuan unit rumah layak huni tersebut tidak hanya akan membuka akses tempat tinggal yang lebih baik bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah serta memperkuat fondasi kesejahteraan di Tanah Papua.