Pemerintah Perkuat Pembangunan Papua Berkelanjutan, Terintegrasi, dan Berbasis HAM

PAPUA – Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam mempercepat pembangunan Papua secara terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini mendapat apresiasi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua yang bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terus menyatukan arah kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

Ketua KEPP Otsus Papua Velix Wanggai menilai koordinasi dengan Bappenas sebagai langkah strategis untuk memastikan Papua menjadi bagian integral dari pencapaian target pembangunan nasional.

“Kementerian PPN/Bappenas telah mengundang kami untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua. Ini momentum penting untuk menyatukan kebijakan, program, dan anggaran pembangunan,” ujar Velix Wanggai.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap peran Papua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia.

“Kami sepakat bahwa pembangunan Papua harus memberi kontribusi nyata bagi target nasional, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial masyarakat adat,” katanya.

Anggota Komite Eksekutif Papua Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa pemerintah saat ini semakin fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan.

“Koordinasi dengan Bappenas menghasilkan kesepahaman bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat harus menjadi prioritas, sehingga pembangunan Papua benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa transformasi pembangunan Papua dijalankan dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai pilar utama.

“Pembangunan Papua tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keharmonisan sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” kata Aryoko.

Ia menjelaskan bahwa visi Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis diwujudkan melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, yang seluruhnya dilaksanakan dalam kerangka pemajuan HAM.

“HAM adalah fondasi yang tidak dapat ditawar dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Papua Ignasius Yogo Triyono menegaskan bahwa stabilitas keamanan yang terjaga menjadi modal penting bagi percepatan pembangunan.

“Secara umum Papua aman dan kondusif. Stabilitas ini memungkinkan pembangunan berjalan fokus dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat keamanan memastikan iklim pembangunan tetap stabil.

“Dengan keamanan yang terjaga, pembangunan Papua akan semakin cepat dan manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Keseluruhan langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua secara inklusif, bermartabat, dan berkelanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari kemajuan Indonesia.