Pemerintah Perkuat Langkah Pemberantasan Judi Daring demi Lindungi Generasi Muda dari Bahaya Digital

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi generasi muda dari ancaman judi daring yang semakin marak di dunia digital. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), upaya pemberantasan dilakukan secara masif dengan menutup situs ilegal dan menindak rekening bank yang digunakan untuk transaksi perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dari fokus pemerintah pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman, dan bebas dari konten destruktif bagi generasi muda.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Meutya menegaskan bahwa langkah pemberantasan tidak cukup hanya dengan menutup situs-situs yang terlibat, melainkan juga harus mencakup pemantauan terhadap aliran transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas tersebut.

“Setiap bulan saya selaku Menkomdigi mengirimkan ribuan akun rekening bank untuk ditutup karena dipakai untuk transaksi judi daring. Kita pantau dari konten, kita catat rekeningnya, lalu diserahkan tiap bulan ke OJK karena memang harus bersama-sama,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan bahwa Kemkomdigi secara rutin melakukan pengawasan konten digital yang mempromosikan atau memfasilitasi perjudian daring. Tindakan tidak hanya menyasar situs utama, tetapi juga subdomain, tautan turunan, dan akun media sosial yang terlibat dalam penyebaran promosi permainan ilegal.

“Kewenangan menutup rekening bukan di Komdigi. Kami menutup situs dan berkoordinasi dengan platform untuk menonaktifkan akun-akun yang mempromosikan judol. Sedangkan untuk rekening dan penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga lain,” jelasnya.

Menurut Meutya, praktik judi daring merupakan bentuk kejahatan terorganisasi (organized crime) yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, koordinasi antara Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum terus diperkuat agar proses pemblokiran situs dan penindakan pelaku bisa berlangsung lebih cepat dan efektif.

“Organized crime seperti ini memang harus dihadapi secara terorganisasi juga. Koordinasi berjalan, meski percepatan penindakan masih terus kita dorong agar lebih masif,” ungkap Meutya.

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, agenda pemberantasan judi daring menjadi bagian dari prioritas nasional di bidang penguatan keamanan digital dan perlindungan masyarakat di ruang siber.

Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman dari konten ilegal, termasuk perjudian daring yang merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

Langkah tegas yang dilakukan Kemkomdigi menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga ruang digital yang bersih, aman, dan beretika, sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan kedaulatan digital Indonesia***

[w.R].