Pemerintah Percepat Akses Jalan ke Patimban, Dukung Prioritas Infrastruktur Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi prioritas utama pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Perhubungan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan akses jalan dan tol menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

Langkah konkret ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta. Fokus utama pembahasan adalah percepatan penyediaan akses tol dari kawasan industri dan wilayah sumber material (quarry) demi mendukung kelancaran logistik, khususnya ekspor dan impor.

“Patimban itu akses ke tolnya harus segera dipercepat biar ekspornya lancar,” tegas Gubernur Dedi.

Ia menekankan bahwa keberhasilan ekspor sangat ditentukan oleh kualitas dan kelancaran konektivitas infrastruktur logistik. Jawa Barat, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekspor nasional.

“Kalau ekspor lancar, pajak masuk. Orang pada kerja. Kalau orang pada kerja, warung laku. Nanti keluarga bahagia,” tambahnya.

Dedi juga menyampaikan bahwa percepatan pembangunan akses jalan dan tol tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, tetapi juga menciptakan efek domino bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan tersambungnya akses tol Pelabuhan Patimban, Jawa Barat diharapkan semakin siap menjadi pusat ekspor nasional yang efisien, kompetitif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat konektivitas logistik nasional.

“Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban harus didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait menjadi sangat penting,” ujar Menhub Dudy.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) serta penataan jalur angkutan material guna menjaga kondisi jalan tetap aman dan berkelanjutan.

“Menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman adalah bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur. Pengendalian kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Komitmen memperkuat Pelabuhan Patimban juga diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada akhir September 2025. Kesepakatan ini merupakan pembaruan kerja sama yang sebelumnya telah terjalin sejak 2019.

“Pembaruan kerja sama ini menandai babak baru penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung peran Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.

Kesepakatan tersebut mencakup koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, pengembangan dan tata kelola pelabuhan, serta bidang-bidang lain yang relevan. Kerja sama ini akan dilanjutkan dengan perjanjian teknis yang lebih rinci dalam enam bulan ke depan.

Dalam pelaksanaannya, operasional pelabuhan akan melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Subang sebagai mitra strategis.

“Sinergi ini akan memastikan operasional Pelabuhan Patimban berjalan semakin lancar, terintegrasi, dan profesional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Subang, Jawa Barat, hingga tingkat nasional,” lanjut Masyhud.

Langkah-langkah konkret yang tengah dilakukan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai simpul utama dalam jaringan logistik nasional sekaligus motor penggerak ekonomi kawasan. Upaya ini juga menjadi bagian penting dari pencapaian agenda strategis pembangunan infrastruktur dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.